Pemerintah Indonesia mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 118,7 triliun hingga akhir Maret 2026 akibat gejolak harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan lonjakan sebesar 266,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan data APBN KITA yang dilansir dari Detik Finance pada Senin (4/5/2026), total anggaran tersebut terbagi menjadi dua komponen utama. Nilai subsidi tercatat sebesar Rp 52,2 triliun, sementara dana kompensasi menembus angka Rp 66,5 triliun per 31 Maret 2026.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan depresiasi kurs rupiah menjadi faktor utama pembengkakan anggaran. Selain itu, peningkatan volume penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan listrik turut membebani keuangan negara.
Peningkatan volume penyaluran terlihat pada realisasi subsidi BBM yang mencapai 3,17 juta kilo liter, atau naik 9,2 persen dari posisi Maret 2025 yang sebesar 2,90 juta kilo liter. Lonjakan ini dipicu oleh dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas harga energi.
Sektor gas rumah tangga juga mengalami kenaikan, di mana realisasi LPG 3 kg tercatat sebesar 1.419 juta kilogram. Angka ini meningkat 3,8 persen dibandingkan pencapaian tahun lalu yang berada pada posisi 1.368 juta kilogram.
Di sektor kelistrikan, jumlah pelanggan listrik bersubsidi tumbuh sebesar 2,4 persen menjadi 42,9 juta pelanggan hingga Maret 2026. Selain energi, subsidi pupuk juga mengalami kenaikan 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton dari sebelumnya 1,7 juta ton.
Sektor pembiayaan mencatat pertumbuhan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 8,9 persen, dari 1 juta menjadi 1,1 juta debitur. Pemerintah menegaskan kesiapannya dalam menghadapi tantangan volatilitas harga energi global saat ini.
"Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KITA.
