Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 2.500 desa di seluruh Indonesia yang saat ini masih terisolasi akan mendapatkan akses layanan internet pada akhir 2026 mendatang. Penegasan target tersebut disampaikan Presiden saat mengunjungi wilayah perbatasan di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, pada Sabtu (9/5/2026).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan laporan dari Detik iNET, pemerintah berupaya memastikan kesetaraan akses informasi bagi masyarakat di titik paling utara Indonesia tersebut.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo secara langsung meninjau kesiapan infrastruktur serta perangkat digital guna menunjang aktivitas masyarakat perbatasan. Presiden juga berjanji untuk terus memperkuat jaringan telekomunikasi agar perangkat seluler warga dapat beroperasi secara optimal tanpa kendala sinyal.
"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan Handphone untuk semua KK," ujar Presiden Prabowo Subianto di hadapan penduduk Pulau Miangas.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah sedang memperluas jangkauan akses digital ke pulau-pulau terluar. Distribusi ratusan unit modem Starlink dan telepon seluler menjadi bagian dari upaya nyata mendukung target konektivitas nasional tersebut.
Pemerintah juga berkolaborasi melalui BAKTI Komdigi dan Telkomsel untuk memperkuat sinyal Base Transceiver Station (BTS) di lapangan. Sinergi ini dilakukan guna menjamin stabilitas koneksi internet yang lebih mumpuni bagi warga yang tinggal di kawasan perbatasan negara.
Meutya menekankan bahwa pemerataan infrastruktur digital merupakan fondasi utama untuk membuka akses pendidikan serta meningkatkan layanan publik. Selain itu, konektivitas yang stabil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha kecil di daerah terpencil.
Menurut Meutya, anak-anak di wilayah seperti Miangas memiliki hak yang sama untuk berkembang sebagaimana anak-anak di Pulau Jawa. Pembangunan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan digital yang tidak lagi terpusat hanya di kota-kota besar.
