Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menolak proposal baru yang diajukan pemerintah Iran untuk mengakhiri konflik bilateral berkepanjangan pada Minggu (3/5/2026). Penegasan tersebut disampaikan Trump setelah meninjau seluruh poin dalam dokumen usulan yang diserahkan Teheran melalui mediator.
"(Proposal) itu tidak dapat saya terima. Saya telah mempelajarinya, saya sudah mempelajari semuanya itu tidak dapat diterima," ujar Trump, dilansir dari Medcom melalui laporan penyiar Israel Kan. Penolakan ini muncul di tengah klaim Trump bahwa operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut berjalan sangat efektif.
Laporan Al Jazeera menyebutkan bahwa rencana damai Iran terdiri dari tiga fase utama yang dirancang untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Salah satu poin krusial adalah kesediaan Teheran untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium selama 15 tahun ke depan guna meredakan ketegangan nuklir.
Tahap pertama usulan tersebut menuntut penghentian total permusuhan antara Washington dan Teheran dalam kurun waktu 30 hari. Rencana ini juga mencakup penerapan gencatan senjata menyeluruh di kawasan serta kesepakatan non-agresi yang melibatkan sekutu regional Iran dan Israel, lengkap dengan mekanisme pemantauan internasional.
Memasuki tahap kedua, Iran menawarkan pembekuan pengayaan uranium dengan batas maksimal 3,6 persen sesuai prinsip penyimpanan nol. Sementara itu, tahap ketiga difokuskan pada dialog strategis antara Iran dengan negara-negara Arab di sekitarnya guna membangun sistem keamanan kolektif di kawasan Timur Tengah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan bahwa negosiasi ini tidak membahas program nuklir sebagai topik utama. Menurut penjelasannya, pembicaraan antara Teheran dan Washington saat ini difokuskan secara eksklusif pada upaya penghentian konfrontasi militer langsung antar kedua negara.
Sebelumnya pada Sabtu (2/5), Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengungkapkan bahwa draf rencana 14 poin tersebut telah diserahkan melalui Pakistan sebagai penengah. Selain poin perdamaian, dokumen itu memuat tuntutan kompensasi bagi Iran serta pembentukan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
