Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dicairkan secara bertahap.
Pemerintah mengalokasikan total Rp 55 triliun untuk THR yang meliputi ASN pusat dan daerah, anggota TNI dan Polri, beserta pensiunan. Pencairan THR ini dihitung berdasarkan 100% dari seluruh komponen gaji sesuai regulasi yang berlaku.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa komponen yang dibayarkan penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
Gaji pokok presiden dan wakil presiden saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Aturan ini mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam UU tersebut, gaji pokok presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Sementara itu, gaji pokok wakil presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Gaji pokok tertinggi pejabat negara, yaitu Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua MA, adalah Rp 5.040.000 per bulan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 poin a PP Nomor 75 tahun 2000.
Dengan demikian, gaji pokok Prabowo adalah 6 x Rp 5.040.000 atau Rp 30.240.000 per bulan. Gaji pokok Gibran adalah 4 x Rp 5.040.000 atau Rp 20.160.000 per bulan.
Selain gaji pokok, presiden dan wakil presiden juga menerima tunjangan jabatan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001. Tunjangan jabatan presiden sebesar Rp 32.500.000, sedangkan wakil presiden sebesar Rp 22.000.000.
Berdasarkan aturan-aturan tersebut, THR yang diterima Prabowo setidaknya Rp 62.740.000, sedangkan THR Gibran Rp 42.160.000. Jumlah ini berpotensi lebih besar karena belum termasuk tunjangan melekat lainnya.
