Layar ponsel kini bukan hanya sekadar jendela informasi, melainkan juga arena pertarungan identitas yang semakin tajam. Fenomena ini menjadi perhatian serius Prof. Dr. Abdur Rozaki, Guru Besar bidang Ilmu Islam dan Etnisitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Menurut Rozaki, media sosial telah mengubah cara masyarakat memandang agama dan etnisitas. Algoritma di platform digital tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat keyakinan yang sudah ada pada individu, menciptakan ruang gema atau echo chambers.
Kondisi ini, seperti dilansir dari Medcom, membuat ruang publik berubah menjadi tempat di mana perbedaan tidak lagi dipertemukan, melainkan justru dipertajam. “Kita menghadapi populisme identitas yang diperkuat oleh teknologi digital,” ujar Rozaki pada Rabu, 8 April 2026.
Rozaki memandang gejala ini berbahaya ketika identitas dijadikan alat mobilisasi politik. Agama dan etnisitas, yang seharusnya menjadi perekat sosial, berpotensi memecah belah bangsa. Ia juga menyoroti fenomena bergesernya otoritas pengetahuan di era digital.
Di masa kini, suara influencer kerap lebih didengar dibandingkan dengan akademisi atau pakar. Situasi ini, menurut Rozaki, membuat ruang publik rentan terhadap disinformasi dan penyederhanaan isu-isu kompleks yang justru dapat memperparah polarisasi.
Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, ia mengingatkan bahwa komodifikasi agama dan etnisitas turut memperburuk keadaan. Identitas keagamaan kerap dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik melalui penyebaran hoaks dan isu-isu SARA.
Pentingnya Literasi Digital dan Kewarganegaraan Inklusif
Meskipun demikian, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Suka tersebut tidak berhenti pada kekhawatiran. Ia mendorong penguatan literasi digital dan kesadaran kewargaan sebagai jalan keluar untuk menghadapi tantangan ini. Di tengah derasnya arus informasi, Rozaki mengingatkan bahwa identitas seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok pemisah.
Sementara itu, dalam pidato bertajuk “Islam, Etnisitas dan Dinamika Keindonesiaan Kita: Problema, Tantangan dan Proyeksi Membangun Indonesia Emas”, Rozaki juga menegaskan model kewarganegaraan inklusif adalah kunci utama. Dikutip dari KRJogja, model ini mampu merepresentasikan keadilan dan akses setara bagi seluruh kelompok sosial di tanah air.
Menurutnya, Indonesia harus menghindari model seperti etnocratic welfare regime yang memberikan keistimewaan pada etnik tertentu, atau model yang memusatkan pada ideologi agama tunggal. Model kewarganegaraan inklusif tidak melihat asal-usul etnik, agama, maupun ras sebagai prioritas, sehingga semua warga memiliki hak setara dalam meraih keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum.
Rozaki membayangkan masa depan di mana identitas Islam tidak lagi dipertentangkan dengan etnis maupun kebangsaan. Sebaliknya, Islam harus menjadi kekuatan resiliensi yang menjaga etnisitas dari sapuan arus globalisasi yang berpotensi menghancurkan jati diri bangsa.
Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga
UIN Sunan Kalijaga mengukuhkan enam guru besar melalui Sidang Senat Terbuka di Gedung Multipurpose pada Rabu, 8 April 2026. Mereka adalah Prof. Dr. Suwadi, Prof. Dr. Zainal Arifin, Prof. Dr. Lindra Darnela, Prof. Dr. Muhammad Nur, Prof. Dr. Abdur Rozaki, dan Prof. Dr. Muhammad Wakhid Musthofa.
Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, menyebut pengukuhan guru besar sebagai capaian penting namun bukan titik akhir. Ia menekankan bahwa di balik gelar tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi bagi bangsa, negara, serta peradaban manusia.
Noorhaidi mengingatkan guru besar memiliki kewajiban menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal. Ini termasuk menghasilkan publikasi ilmiah, menulis buku, serta aktif menyebarkan gagasan di ruang-ruang akademik sesuai bidang keilmuan yang disandang.
