Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk para menteri, sebagai langkah efisiensi di tengah krisis energi global, hingga kini belum menghasilkan keputusan konkret. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa belum ada penetapan resmi terkait usulan tersebut.
Ketika dimintai keterangan oleh awak media, Teddy awalnya enggan memberikan jawaban. Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak yang pertama kali melontarkan isu pemotongan gaji. "Tanya ke yang sampaikan," ujar Teddy, seperti dikutip dari Detik Finance, pada Selasa (7/4/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Meskipun demikian, Teddy mengonfirmasi bahwa setiap proposal efisiensi dan penghematan pasti akan dibahas dalam rapat internal pemerintah. Namun, ia kembali menegaskan bahwa belum ada kesimpulan akhir mengenai wacana pemotongan gaji tersebut. "Untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan beberapa hari ini, nanti kita lihat, belum ada keputusan apapun," sebutnya.
Salah satu figur yang sering menyuarakan opsi pemotongan gaji menteri adalah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap terkendali di bawah batas 3%.
Purbaya secara pribadi menyatakan tidak keberatan jika gajinya sebagai Menteri Keuangan nantinya dipotong. Dengan nada bercanda, ia mengatakan sudah memiliki cukup harta. "Nggak apa-apa (kalau gaji didpotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?" canda Purbaya, Senin (6/4/2026), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Purbaya memprediksi pemotongan gaji menteri dapat mencapai angka 25%. Namun, ia menekankan bahwa persentase ini masih berupa estimasi pribadinya dan belum bersifat final. "Kayaknya 25%, mungkin. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25%," jelasnya.
Bendahara Negara itu juga mengakui adanya diskusi awal mengenai kebijakan pemotongan gaji menteri. Kendati demikian, ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir belum final dan akan bergantung pada kebijakan Presiden.
