Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa investor global kini lebih memprioritaskan faktor kepastian hukum dan stabilitas nasional dibandingkan pemberian insentif pajak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta pada Selasa (12/5/2026).
Kondisi perselisihan ekonomi dunia saat ini telah mengubah paradigma penanaman modal asing. Arif menjelaskan bahwa berbagai negara kini menggunakan instrumen teknologi, energi, data, hingga rantai pasokan sebagai 'senjata' dalam tawar-menawar hubungan ekonomi internasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Fenomena penggunaan sumber daya sebagai alat tekanan politik ini menciptakan beban tambahan bagi para pemilik modal. Menurut Arif, daya saing sebuah negara tidak lagi hanya bergantung pada ketersediaan tenaga kerja murah atau kemudahan akses lahan semata.
"Dengan ketidakpastian di seluruh dunia ini, dengan beban tambahan baru bagi investor, saya percaya saat ini kita tidak hanya bersaing dalam hal pajak," ujar Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri. Ia menambahkan bahwa prediktabilitas dan efisiensi menjadi kunci utama.
Investor saat ini melakukan analisis mendalam terhadap struktur birokrasi dan koherensi regulasi sebelum masuk ke suatu negara. Arif menyoroti pentingnya 'nilai tambah administrasi' yang merujuk pada kejelasan proses perizinan agar tidak terjadi tumpang tindih stempel persetujuan di masa depan.
Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut melalui program debottlenecking yang bertujuan memangkas hambatan dalam dunia usaha. Upaya ini difokuskan pada peningkatan ketahanan nasional terhadap gejolak kondisi global serta penguatan infrastruktur pendukung investasi.
Arif menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah bukan sekadar deregulasi atau penghapusan aturan. Fokus utama saat ini adalah memberikan arah yang jelas mengenai proyeksi investasi di Indonesia untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
