Pemerintah tengah mempersiapkan skema kerja fleksibel berupa kebijakan Work From Home (WFH) sehari dalam sepekan. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya penghematan energi di tengah gejolak perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang berpotensi memicu krisis energi global.
Namun, penerapan WFH ini justru menimbulkan kekhawatiran akan adanya perpindahan beban energi ke sektor rumah tangga. Meskipun konsumsi energi di kantor pemerintahan dan swasta berpotensi berkurang, penggunaan energi di setiap rumah tangga bisa saja meningkat secara signifikan.
Ronny P. Sasmita, seorang Analis Ekonomi Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), berpendapat bahwa WFH cenderung memindahkan beban energi ke rumah tangga, bukan menguranginya secara agregat nasional. Dikutip dari Detik Finance pada Senin (30/3/2026), Ronny menjelaskan, “Secara agregat nasional, konsumsi energi tidak hilang, tapi bergeser dari sektor pemerintah ke rumah tangga. Listrik kantor turun, tapi listrik rumah naik. Internet kantor turun, tapi paket data di rumah meningkat.”
Menurut Ronny, efisiensi energi di lingkungan rumah tangga tidak dapat sebaik di gedung perkantoran modern karena tidak semua rumah memiliki desain yang efisien. Ia menganalogikan kebijakan ini seperti pemerintah yang 'diet kalori' dengan memindahkan porsi makan kepada orang lain. Meskipun neraca pemerintah terlihat lebih ramping, beban energi tidak hilang melainkan hanya berpindah ke pekerja.
Ronny menambahkan bahwa WFH sehari setiap pekan tidak bersifat netral secara ekonomi maupun distribusi beban. Agar kebijakan ini berkelanjutan, diperlukan penyeimbang seperti insentif listrik untuk rumah tangga produktif atau subsidi internet. Tanpa adanya dukungan tersebut, kebijakan ini berisiko menciptakan efisiensi semu yang justru dibayar oleh para pekerja.
Di sisi lain, Muhammad Ishak Razak, Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengingatkan bahwa skema WFH bahkan dapat secara tidak langsung meningkatkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ishak mencontohkan, pekerja yang WFH mungkin akan lebih sering bepergian ke pusat perbelanjaan, kafe, atau melakukan antar jemput anak, yang semuanya membutuhkan energi. Selain itu, perpindahan beban energi dari kantor ke rumah juga berarti peningkatan konsumsi listrik yang sebagian besar digerakkan oleh pembangkit berbahan bakar BBM dan gas.
Untuk jangka panjang, Ishak menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghemat penggunaan energi di Indonesia tanpa harus menunggu terjadinya krisis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan termasuk meningkatkan investasi pada fasilitas transportasi umum untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Selain itu, percepatan adopsi kendaraan listrik, baik untuk transportasi umum, layanan ojek online, maupun kendaraan dinas, juga dinilai penting. Terakhir, Ishak menekankan pentingnya memperbanyak penggunaan pembangkit energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
