Lonjakan harga minyak dunia dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berpotensi memberikan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, meminta pemerintah segera mengambil langkah mitigasi fiskal untuk menghadapi situasi ini.
Sarmuji menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah menyebabkan harga minyak dunia melampaui US$ 100 per barel sejak Minggu. Penguatan dolar AS juga menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin.
Menurut Sarmuji, kombinasi kedua faktor ini dapat membebani APBN, terutama pada pos subsidi energi yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.
"Lonjakan harga minyak dunia di atas US$ 100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).
Sarmuji juga mengingatkan bahwa penguatan dolar AS akan meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia. Jika dolar AS menguat, kewajiban utang dalam denominasi dolar AS akan meningkat jika dihitung dalam rupiah.
"Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah," kata Sarmuji.
Oleh karena itu, Sarmuji meminta Kementerian Keuangan untuk segera melakukan simulasi berbagai skenario untuk mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin timbul jika kondisi global ini berlanjut.
"Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi," kata Sarmuji.
Sarmuji menekankan pentingnya langkah antisipasi yang terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampak luasnya terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan," tegas Sarmuji.
