Apindo Khawatir Defisit APBN Lebar Picu Utang dan Turunkan Kepercayaan

Apindo mewaspadai pelebaran defisit anggaran di atas 3% dari PDB yang berpotensi meningkatkan utang negara dan menurunkan kepercayaan investor.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti potensi dampak pelebaran defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyampaikan kekhawatiran bahwa defisit di atas 3% dapat meningkatkan utang negara.

Menurut Shinta, peningkatan utang berpotensi mempengaruhi persepsi pasar dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

"Karena kami juga tentu saja khawatir ya, karena gimana pun juga kan kalau pelebaran defisit itu kan berarti bisa ada penambahan utang. Dan penambahan utang itu juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia sendiri, dan juga kepada rating, kita juga harus hati-hati," kata Shinta di Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Shinta mengapresiasi langkah pemerintah yang berhati-hati dalam mengelola defisit APBN agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB, kecuali dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19.

"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya melakukan efisiensi anggaran untuk menahan laju defisit, terutama di tengah kenaikan harga minyak.

"Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi," kata Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Purbaya menambahkan bahwa dalam waktu dekat, kementerian dan lembaga (K/L) akan diminta untuk mengevaluasi dan menghitung ulang potensi pemangkasan anggaran. Ia juga meminta K/L untuk menunda program-program tambahan yang belum mendesak.

Recommended