Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini berada dalam status lampu kuning akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja baru pada Selasa (14/6/2026).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, mengungkapkan bahwa terdapat selisih besar antara 3,5 juta pencari kerja baru setiap tahun dengan daya serap pasar kerja yang terbatas. Kesenjangan ini dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
Dilansir dari Detik Finance, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi nasional saat ini diperkirakan hanya mampu menyerap sekitar 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja. Angka serapan tersebut baru bisa tercapai apabila investasi yang masuk berfokus pada sektor padat karya.
Melalui simulasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, APINDO mencatat hanya sekitar 2 juta orang yang dapat terserap ke sektor formal jika seluruh investasi bersifat padat karya. Hal ini menyisakan sekitar 1,5 juta pencari kerja yang berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan layak.
Kondisi ini memaksa para pencari kerja beralih ke sektor informal untuk bertahan hidup. Saat ini, jumlah pekerja di sektor informal dilaporkan telah melampaui angka 60 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.
"Ini juga salah satu isu yang kita hadapi, kalau bekerja di sektor informal, tidak akan mempengaruhi pendapatan negara karena PPH-nya mereka nggak bayar, karena mereka ada di informal sektor," kata Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI.
Selain masalah serapan, produktivitas tenaga kerja juga menjadi sorotan karena mayoritas pekerja masih berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah. Bob menilai perlunya penguatan sistem pendanaan untuk pelatihan guna meningkatkan daya saing pekerja Indonesia di pasar global.
