Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri gula nasional pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini dipicu oleh laporan kerugian sebesar Rp 680 miliar yang dialami PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai pengelola aset publik.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menyatakan bahwa kerugian besar tersebut menjadi indikator adanya persoalan serius dalam manajemen industri gula di tingkat hulu maupun hilir. Berita mengenai rapor merah anak usaha BUMN ini pertama kali dilansir dari Detik Finance.
Soemitro menilai kegagalan pencapaian target swasembada gula selama ini disebabkan oleh kebijakan yang tidak selaras dengan realitas di lapangan. Ia menekankan pentingnya perbaikan manajemen agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan kualitas bahan baku petani.
"Kerugian SGN seharusnya menjadi perhatian serius karena perusahaan tersebut mengelola aset publik," ujar Soemitro Samadikoen, Ketua Umum APTRI dalam keterangan tertulisnya.
APTRI juga menyoroti rencana pemerintah mengalihkan izin impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN. Soemitro berpendapat kebijakan tersebut tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi serta efisiensi mesin di pabrik-pabrik gula milik negara.
Selain masalah manajemen, potensi kebocoran distribusi Gula Kristal Rafinasi (GKR) menjadi catatan penting lainnya. Hal ini merujuk pada temuan Kementerian Kemendag mengenai indikasi penyelewengan distribusi di tingkat koperasi yang terjadi pada tahun 2025 lalu.
Terkait regulasi, APTRI meminta penyesuaian Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mengikuti kenaikan biaya produksi. Ketidaksesuaian harga jual dinilai terus menekan margin keuntungan para petani tebu di berbagai daerah.
Kondisi di tingkat hulu semakin sulit akibat keterbatasan akses pupuk bersubsidi dan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terbatas. Petani juga mengeluhkan program bongkar ratoon dan ekstensifikasi lahan yang sering kali tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.
Dari sisi teknologi, industri gula domestik tertinggal jauh dibandingkan negara produsen seperti Brasil dan Australia yang sudah menerapkan mekanisasi penuh. Ketertinggalan ini menyebabkan biaya produksi dalam negeri tetap tinggi sehingga sulit bersaing dengan produk impor.
