Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menekankan pentingnya penguatan kontrol terhadap infrastruktur dan data yang melintasi yurisdiksi Indonesia pada Selasa (5/5/2026). Langkah ini diperlukan untuk menghadapi agresivitas pemain satelit global di tengah luasnya potensi pasar konektivitas wilayah kepulauan Nusantara.
Dilansir dari Detik iNET, kehadiran teknologi satelit orbit rendah (LEO) kini menjadi tantangan serius bagi operator domestik yang umumnya menggunakan satelit orbit geostasioner (GEO). Layanan asing tersebut menawarkan kecepatan tinggi dan kemudahan instalasi yang langsung menyasar konsumen akhir di Indonesia.
Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, memperingatkan adanya risiko aliran data strategis ke luar negeri jika regulasi tidak diperketat. Tanpa pengawasan yang kuat, ketergantungan pada infrastruktur asing dapat mengancam kedaulatan digital dan kontrol atas spektrum frekuensi nasional.
"Potensinya besar, tapi kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus tetap punya kontrol, terutama terhadap data dan infrastruktur yang beroperasi di wilayah kita," ujar Rusdianto Yuli Hermansyah, Ketua Umum ASSI, kepada awak media di Jakarta.
Pihak asosiasi mendorong pemerintah untuk memastikan seluruh data dari layanan satelit tetap mendarat atau landing di dalam negeri. Hal ini termasuk integrasi dengan jaringan seluler yang menjadi bagian dari ekosistem telekomunikasi masa depan.
Selain masalah data, Indonesia juga menghadapi persaingan ketat dalam memperebutkan slot orbit dan spektrum frekuensi di level internasional. Operator yang lebih cepat mengamankan sumber daya terbatas ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di kawasan Asia Pasifik.
ASSI menilai perlunya koordinasi atau orkestrasi nasional dalam pengembangan konstelasi satelit untuk menghindari benturan frekuensi antaroperator. Penguatan kapasitas industri dalam negeri melalui riset dan pembangunan fasilitas peluncuran satelit mandiri juga terus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan global.
Pemerintah diharapkan mampu menciptakan level playing field atau kebijakan yang adil antara pemain lokal dan global. Hal ini mencakup kesetaraan dalam biaya penggunaan spektrum frekuensi serta kewajiban operasional yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.
