Pemerintah Australia mengambil langkah sigap dengan memangkas pajak bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50% serta meniadakan biaya penggunaan jalan raya bagi kendaraan berat selama tiga bulan. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap lonjakan harga yang membebani masyarakat, imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan bahwa tekanan biaya hidup yang dialami masyarakat sangat nyata, sebagai dampak tak langsung dari situasi global. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (31/3/2026), seperti dikutip dari Reuters dan dilansir dari Detik Finance.
Pengurangan pajak BBM separuh harga akan menurunkan biaya per liter sebesar 26,3 sen Australia atau sekitar Rp 3.064, dengan asumsi kurs Rp 11.653. Kebijakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 2,55 miliar dolar Australia, atau setara dengan Rp 29,71 triliun dari anggaran pemerintah.
Kenaikan harga minyak dunia memang menjadi perhatian serius setelah pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari 2026. Harga minyak Brent bahkan melonjak drastis hingga 59% pada Maret 2026, mencatat kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah, mencapai US$ 115,66 per barel saat pasar dibuka awal pekan ini.
Sebelumnya, dalam upaya meredam gejolak harga minyak, pemerintah Australia juga telah mengumumkan pelepasan bensin dan solar dari cadangan domestik. Selain itu, standar kualitas BBM sementara waktu turut dilonggarkan untuk menstabilkan pasokan.
Berdasarkan laporan Australian Petroleum Institute, harga eceran rata-rata solar telah menembus angka lebih dari 3 dolar Australia atau Rp 34.959 per liter pada pekan lalu. Sementara itu, harga bensin tercatat mencapai 2,50 dolar Australia atau Rp 29.132 per liter.
Meskipun Australia memiliki stok BBM tertinggi dalam 15 tahun terakhir, cadangan tersebut masih jauh di bawah rekomendasi Badan Energi Internasional (IEA) yang menetapkan minimal 90 hari. Data pemerintah terbaru hingga pekan lalu menunjukkan bahwa cadangan BBM diesel mencukupi untuk 30 hari, bahan bakar jet untuk 30 hari, dan bensin (gasoline) untuk 39 hari.
Albanese menekankan bahwa meskipun prospek pasokan bahan bakar di Australia tetap aman untuk jangka pendek, dampak buruk dari konflik yang berkepanjangan akan semakin terasa. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran pemerintah terhadap stabilitas energi jangka panjang.
