Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penundaan implementasi kebijakan royalti baru untuk komoditas tambang strategis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026. Penundaan ini mencakup komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak.
Dilansir dari Medcom, langkah tersebut diambil setelah pemerintah menampung berbagai aspirasi dari pelaku industri dan masyarakat terkait rencana kenaikan tarif. Bahlil menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang merumuskan skema yang lebih moderat agar tetap menguntungkan negara tanpa memberatkan keberlangsungan usaha.
"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Pernyataan ini sekaligus memberikan kepastian bahwa pembahasan tarif pada forum sebelumnya masih bersifat sosialisasi.
Kementerian ESDM sebelumnya sempat menargetkan aturan ini mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, target tersebut kini dievaluasi kembali untuk memastikan pendapatan negara tetap optimal melalui formulasi baru yang tidak memicu kerugian di sisi pengusaha pertambangan.
Rencana kenaikan royalti ini sempat memberikan pengaruh terhadap sentimen pasar modal, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun 9,46 poin ke level 6.959,94 pada perdagangan Senin pagi. Analis Ekuitas PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai pasar merespons rencana implementasi yang sebelumnya dianggap sudah final.
Sektor komoditas emas dinilai paling rentan terhadap kebijakan ini karena adanya potensi kenaikan tarif royalti batas bawah hingga mencapai 100 persen. Hal serupa dialami komoditas timah yang menghadapi tekanan beban industri pada batas bawah maupun atas di tengah fluktuasi harga global.
