BEM SI Kerakyatan Beri Kartu Kuning ke Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen

Ratusan mahasiswa BEM SI Kerakyatan memberikan kartu kuning sebagai peringatan keras kepada Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen terkait isu pendidikan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memberikan kartu kuning sebagai bentuk peringatan keras kepada Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026. Aksi tersebut menuntut pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan nasional.

Pemberian simbol kartu kuning ini mencerminkan mosi tidak percaya mahasiswa atas apa yang mereka sebut sebagai kegagalan berulang pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dilansir dari Medcom, massa menilai kementerian terkait belum menunjukkan langkah konkret dalam menangani masalah utama pendidikan.

Perwakilan BEM SI Kerakyatan menyoroti fenomena "tiga dosa besar" pendidikan yang hingga kini dinilai belum tuntas penyelesaiannya. Mahasiswa mengecam tindakan kementerian yang dianggap lebih banyak melakukan kegiatan seremonial dibandingkan mengeksekusi kajian ilmiah yang telah mereka berikan sebelumnya.

"Sampai saat ini tidak ada satu pun program kementerian hasil kerja konkret dari kementerian yang bicara pengentasan terkait hal tersebut. Hari ini kementerian hanya melakukan kerja-kerja seremonial dan melakukan FGD di hotel-hotel mewah," ujar Perwakilan BEM SI Kerakyatan dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram resmi organisasi tersebut pada Selasa, 5 Mei 2026.

Aksi massa di depan Gedung Kemendiktisaintek tersebut akhirnya mendapat respons langsung dari pihak otoritas. Wakil Menteri Kemendiktisaintek, Fauzan, menemui para mahasiswa yang berdemo untuk mendengarkan aspirasi dan poin-poin tuntutan yang dibawa oleh para koordinator lapangan.

Dalam pertemuan di lokasi unjuk rasa, Wamen Fauzan juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan mahasiswa. Beberapa poin utama dalam pakta tersebut mencakup penghapusan komersialisasi pendidikan serta upaya mewujudkan akses pendidikan gratis bagi masyarakat luas.

Selain masalah biaya, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kebebasan akademik, dan lingkungan pendidikan yang aman. Peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik juga menjadi poin krusial yang ditegaskan dalam pakta integritas yang ditandatangani tersebut.

Recommended