Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait alokasi anggaran penyediaan solusi teknologi informasi senilai Rp1,2 triliun pada Selasa, 21 April 2026. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service sarana IT dan IoT.
Dilansir dari Detik Finance, Dadan menjelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2025 ini telah melalui pengawasan ketat sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi gizi masyarakat tepat sasaran serta menjamin keamanan data nasional.
Total pagu anggaran tersebut dibagi ke dalam dua kebutuhan utama lembaga. Pertama adalah pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan nilai sekitar Rp550 miliar, dan kedua adalah layanan managed service perangkat IoT sebesar Rp199 miliar.
Pemerintah menunjuk Perum Peruri (PERURI) sebagai mitra strategis dalam proyek ini. Penunjukan tersebut didasarkan pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah.
"Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan menambahkan bahwa status PERURI sebagai GovTech Indonesia sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan penguatan kerja sama ini. Rekam jejak PERURI sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berstatus Berinduk juga menjadi dasar kepercayaan lembaga.
Terkait polemik di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), BGN memastikan seluruh tahapan administrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum. Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) diklaim menjadi prioritas untuk menutup celah penyimpangan dalam pengelolaan kedaulatan data gizi rakyat.
Saat ini, BGN terus mematangkan sistem agar SIPGN dan layanan IoT dapat segera beroperasi maksimal. Keberadaan sistem ini diharapkan mampu memantau penyaluran bantuan gizi di seluruh Indonesia secara real-time.
