Bank Indonesia (BI) berupaya memperkuat literasi keuangan dan mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK).
Program ini dilengkapi dengan fasilitasi akses keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA), yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan dan memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM.
Melalui kegiatan literasi dan fasilitasi business matching, pelaku usaha diharapkan dapat terhubung dengan lembaga keuangan dan memperoleh dukungan pembiayaan untuk mengembangkan bisnis mereka.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, melaporkan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74%. Ia menekankan pentingnya meningkatkan literasi keuangan untuk mencapai target 98% pada 2045.
"Kenapa perlu literasi? Agar masyarakat mampu memperoleh akses terhadap produk keuangan, tapi yang utama juga terlindungi dari berbagai kejahatan seperti pinjaman online ilegal dan semacamnya. Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat," ujar Perry saat peluncuran program AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA, Jumat (6/3/2026).
BI terus mendorong inklusi dan literasi keuangan bersama Kemenko Perekonomian, OJK, perbankan, dan kementerian terkait. Tujuannya adalah perlindungan konsumen dan memperluas pemahaman tentang sistem pembayaran digital, termasuk melalui QRIS dan BI-Fast.
"Sekarang QRIS sudah masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Tahun ini, 50 juta penggunanya adalah UMKM. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan, khususnya digital," jelasnya.
BI telah menyusun buku strategi dan modul edukasi literasi keuangan digital serta pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan, yang terintegrasi dengan gerakan AKU BISA SEJAHTERA.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pertumbuhan ekonomi 2025 yang solid sebesar 5,11% menjadi fondasi untuk pertumbuhan lebih dari 5%. Ia menekankan literasi digital dan akses keuangan sebagai prioritas.
"Inklusi keuangan progresnya signifikan, tapi gap literasi masih ada. Kita terus berupaya agar masyarakat bisa mengelola risiko, terutama terkait arus kas dan perencanaan keuangan masa depan. Literasi digital menjadi salah satu prioritas agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan mereka bisa mengakses layanan keuangan dengan aman," jelas Airlangga.
Airlangga menegaskan bahwa transformasi kebijakan inklusi keuangan tidak hanya soal literasi, tetapi juga harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan. Literasi digital membantu masyarakat memahami produk keuangan, menghadapi penipuan, dan mengelola risiko.
Deputi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan strategi intervensi di tingkat keluarga dan UMKM.
Ali menyebut pemerintah menyiapkan enam fokus kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, mulai dari penguatan sektor keuangan, inovasi digital, hingga perlindungan konsumen. Pendekatan ini akan direplikasi dalam pengembangan UMKM di berbagai daerah.
Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau (DEIH) BI, Nita Anastuty, menekankan strategi literasi keuangan digital dan penguatan UMKM berkelanjutan. Nita menjelaskan, penerbitan tiga buku, termasuk modul Digital Financial Services (DFS) tingkat dasar dan pedoman UMKM hijau, menjadi fondasi edukasi dan literasi keuangan nasional.
Materi DFS ditujukan bagi pelaku UMKM mikro, mahasiswa, pelajar, kaum perempuan, dan masyarakat di daerah 3T. Implementasinya dilakukan melalui training of trainer (TOT) dan media edukasi, baik offline maupun digital, agar seluruh lapisan masyarakat terjangkau.
Ketua Komite Sustainability Bidang UMKM APINDO, Lany Harijanti, menekankan bahwa APINDO telah lama mendorong transformasi bisnis berkelanjutan. Bagi UMKM, dukungan berupa akses pembiayaan, literasi, serta pendampingan jangka panjang menjadi kunci agar usaha mereka dapat berkembang dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah dan BI untuk memperluas literasi keuangan dan akses pembiayaan UMKM.
