Bank Indonesia (BI) meresmikan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Bulog, Sidoarjo, pada Rabu (13/5/2026). Program ini diluncurkan untuk menggantikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan fokus pada penguatan integrasi pangan dari hulu ke hilir.
Peresmian tersebut ditandai dengan pelepasan konvoi armada truk distribusi pangan menuju berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa hingga Papua. Dilansir dari Detik Finance, inisiatif ini mencakup kerja sama penyerahan sarana pertanian serta fasilitasi kredit investasi bagi sektor pengolahan pangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menyatakan bahwa GPIPS merupakan respons atas tantangan stabilitas harga yang semakin rumit. Langkah ini juga selaras dengan visi swasembada pangan dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," kata Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Program GPIPS 2026 menitikberatkan pada tiga komoditas utama yaitu beras, cabai, dan bawang merah. Bank Indonesia menargetkan inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food dapat terjaga pada rentang 3 hingga 5 persen melalui efisiensi rantai pasok.
Data Bank Indonesia menunjukkan inflasi nasional pada April 2026 berada di level 2,42 persen (yoy), menurun dari angka 2,92 persen pada akhir 2025. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per Mei 2026 telah mencapai 5,26 juta ton dan diproyeksikan menyentuh 6 juta ton pada Juli mendatang.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran karena statusnya sebagai produsen padi terbesar nasional dengan kontribusi 17,34 persen atau 10,57 juta ton pada 2025. Wilayah ini juga menjadi penghasil utama jagung dan cabai rawit nasional sekaligus hub logistik untuk kawasan timur Indonesia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya konektivitas antar pasar dan penggunaan teknologi pertanian untuk menekan kerugian pascapanen. Khofifah juga mendorong penguatan pangan berbasis protein melalui pengembangan ternak sapi dan kambing.
Kementerian Dalam Negeri melalui Wakil Menteri Bima Arya Sugiarto menyatakan kesiapan untuk mengawal sinkronisasi program ini di tingkat daerah. Rangkaian peluncuran GPIPS dijadwalkan berlanjut ke wilayah Balinusra pada Juni, Kalimantan pada Agustus, dan berakhir di Sulampua pada Oktober 2026.
