Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa pemasangan tipe Base Transceiver Station (BTS) di setiap wilayah Indonesia tidak sama karena harus menyesuaikan kontur daerah dan kebutuhan jangkauan jaringan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, dalam webinar pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Menurut risetnya, konsumsi energi operator telekomunikasi sangat besar demi menyediakan jaringan di seluruh wilayah.
"Konsumsi BTS itu sangat tinggi karena sifatnya yang harus meng-cover seluruh daerah. Contoh operational energy demand untuk operator telekomunikasi, Telkomsel di 2023, hampir mencakup 90% dari total konsumsi tahunan mereka. Ini akan masih terus bertambah karena kalau kita lihat dari tren implementasi seluler network di Indonesia, terutama 4G masih akan mengalami peningkatan karena 5G implementasinya masih sangat terbatas," terang Dr Mardi.
Penyesuaian konfigurasi BTS dengan target pasar sangat diperlukan oleh operator seluler. Langkah ini krusial untuk menekan lonjakan konsumsi energi yang terlalu tinggi akibat ketidaksesuaian spesifikasi menara pemancar dengan kondisi geografis.
Mardi menambahkan, data riset dari salah satu operator di Indonesia menunjukkan terdapat sekitar 8.500 titik BTS yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mayoritas atau sekitar 78 persen dari total sampel tersebut merupakan infrastruktur berskala makro.
"Menyesuaikan proporsi BTS sites itu sangat penting dalam perhitungan energi, karena seperti saya bilang tadi, profil masyarakat di Kalimantan, Papua, itu sangat berbeda dengan di Jakarta," ujar Dr Mardi.
Ketepatan pemodelan jaringan telekomunikasi di tanah air juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis penduduk setempat. Evaluasi riset didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kepadatan penduduk, indeks pembangunan, dan indeks masyarakat digital.
"Kalau misalnya kita tanpa menyesuaikan sosioekonomi di daerah tersebut, pemodelan ini tidak akan secara real menggambarkan kondisi yang ada di Indonesia. Validasi yang saya lakukan (untuk penelitiannya — red) sebenarnya saya mengambil tiga sosioekonomi faktor, ada population density, ada development index, ada juga digital society index," imbuhnya.
Adanya disparitas kondisi geografis dan profil demografi ini membuat penyamaan kapasitas infrastruktur telekomunikasi antarwilayah tidak dapat dilakukan. Wilayah dengan populasi padat seperti Pulau Jawa memiliki karakteristik kebutuhan teknologi yang berbeda dibandingkan wilayah luar Jawa.
