Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi memperbarui nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan keamanan siber Kaspersky pada Selasa (14/4/2026) di Jakarta. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan infrastruktur digital nasional di tengah meningkatnya ancaman serangan siber global.
Sebagaimana dilansir dari Medcom, kemitraan strategis ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sejak tahun 2021. Kerja sama terbaru ini akan difokuskan pada penguatan kebijakan keamanan siber, pertukaran intelijen ancaman, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Data dari Kaspersky menunjukkan urgensi dari kerja sama ini, di mana tercatat lebih dari 14,9 juta serangan berbasis internet menargetkan pengguna di Indonesia sepanjang tahun 2025. Angka tersebut menjadi landasan utama bagi kedua pihak untuk memperdalam kolaborasi teknis dan riset keamanan.
Deputi Kebijakan Strategi Keamanan Siber dan Kriptografi BSSN, R. Tjahjo Khurniawan, menyatakan bahwa kemitraan ini krusial untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan digital yang kian beragam. Pihaknya mengapresiasi komitmen berkelanjutan dari mitra sektor swasta dalam membangun ekosistem siber yang aman.
"Karena tantangan keamanan siber menjadi semakin kompleks dan beragam, kami berharap dapat bergabung untuk meningkatkan kesadaran dan membangun generasi baru ahli yang dapat menanggapi tantangan ini," kata R. Tjahjo Khurniawan, Deputi Kebijakan Strategi Keamanan Siber dan Kriptografi BSSN.
Di sisi lain, Director of Government Affairs and Public Policy Asia Pasifik dan Jepang Kaspersky, Heng Lee, menyebutkan bahwa pembaruan MoU ini bertepatan dengan peringatan ke-80 tahun BSSN. Ia menekankan pentingnya panduan strategis dalam isu-isu modern seperti kriptografi pasca-kuantum.
Cakupan kolaborasi ini juga menyentuh inisiatif peningkatan kesadaran publik agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman siber. Managing Director Kaspersky Asia Pasifik, Adrian Hia, menambahkan bahwa investasi pada pengembangan keterampilan dan kerangka kerja akan menjadi fokus jangka panjang.
Melalui kesepakatan ini, kedua institusi akan secara rutin melakukan pertukaran informasi mengenai ancaman digital terbaru. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih responsif bagi sektor industri maupun pemerintahan dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
