Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuka peluang besar untuk mengakuisisi saham perusahaan asal Prancis, Eramet, pada PT Weda Bay Nickel (WBN) di Halmahera Tengah. Rencana strategis ini disampaikan oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026).
Diskusi intensif antara Danantara dan Eramet telah dimulai guna mematangkan posisi lembaga pengelola investasi tersebut sebagai mitra lokal yang kuat bagi proyek nikel nasional. Berdasarkan data yang dihimpun, PT Weda Bay Nickel saat ini beroperasi di bawah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang berlaku hingga tahun 2069.
"Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya. Kita terbuka, kok. Kita diskusi juga dengan Eramet," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara, dilansir dari Detik Finance.
Kepemilikan saham PT Weda Bay Nickel saat ini didominasi oleh Tsingshan Group asal China sebesar 51,2 persen. Eramet memegang porsi 37,8 persen, sementara sisanya dimiliki oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dengan kepemilikan sebesar 10 persen.
Langkah akuisisi ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan investasi yang diteken tahun lalu antara Danantara dan Eramet untuk membangun ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi. Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menekankan bahwa kemitraan ini akan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Dalam kolaborasi tersebut, Danantara akan berfokus pada manajemen pembiayaan jangka panjang, sedangkan Eramet menyediakan keahlian teknis pertambangan skala besar.
Kedua belah pihak kini sedang melakukan penilaian awal untuk memetakan proyek yang paling efektif guna memaksimalkan potensi industri EV nasional. Fokus utama kerja sama tetap mengacu pada efisiensi ekonomi dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan lingkungan internasional yang ketat.
