Pemerintah berupaya keras menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3%. Hal ini dilakukan meskipun harga minyak global mengalami kenaikan akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada efisiensi belanja operasional serta mengoptimalkan penerimaan negara untuk mencapai target tersebut.
Target defisit di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
"Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3%," ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Jumat (20/3/2026).
Langkah efisiensi belanja akan diterapkan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Airlangga menambahkan bahwa upaya ini telah dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home) satu hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya efisiensi operasional.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga membuka peluang penerapan kebijakan serupa bagi pekerja di sektor swasta.
"Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," imbuh dia.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor batu bara. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan harga batu bara akibat gangguan pada distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) sebagai dampak perang di Timur Tengah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.
"Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit," terang Airlangga.
Percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) juga menjadi prioritas pemerintah. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).
"Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," jelas Airlangga.
