Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tercatat defisit sebesar Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026. Nilai ini setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Laporan keuangan negara tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seperti dikutip dari Detik Finance.
Defisit APBN menunjukkan bahwa pendapatan negara lebih rendah dibandingkan total pengeluaran atau belanja negara. Sampai akhir Maret 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp 574,9 triliun, mengalami peningkatan 10,5% secara tahunan (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi lebih besar, yakni Rp 815 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 31,4% yoy.
Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4/2026) menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu terkejut dengan adanya defisit. Menurutnya, defisit ini memang merupakan bagian dari desain anggaran yang telah direncanakan pemerintah.
Rincian pendapatan negara yang terkumpul sebesar Rp 574,9 triliun berasal dari beberapa komponen. Penerimaan pajak menyumbang Rp 394,8 triliun, naik 20,7%. Selanjutnya, kepabeanan dan cukai berkontribusi Rp 67,9 triliun, meski mengalami penurunan 12,6%. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 112,1 triliun, yang juga turun 3%.
Di sisi lain, total belanja negara sebesar Rp 815 triliun didominasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun, melonjak 47,7% yoy. Adapun transfer ke daerah tercatat Rp 204,8 triliun, turun 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya menambahkan bahwa pertumbuhan belanja negara yang lebih cepat, yakni 31,4% yoy, jauh melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 1,4% yoy. Strategi pemerintah ini bertujuan untuk mendistribusikan belanja secara lebih merata sepanjang tahun. Tujuannya adalah agar dampak ekonominya dapat dirasakan secara lebih signifikan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.
