Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (YoY) pada triwulan I Rabu, 6 Mei 2026. Capaian ini melampaui pertumbuhan triwulan IV 2025 yang tercatat 5,39 persen serta periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.
Dilansir dari Detik Finance, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada periode ini menyentuh angka Rp 6.187,2 triliun. Realisasi tersebut menjadi rekor pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir sejak pencapaian 6,03 persen pada 2013 silam.
Sektor pengeluaran menunjukkan konsumsi pemerintah mengalami lonjakan tertinggi mencapai 21,81 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 5,96 persen, di mana keduanya menyumbang 82,65 persen terhadap total PDB.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai lonjakan ini dipicu oleh strategi percepatan belanja negara atau frontloading di awal tahun. Langkah ini terbukti efektif memompa likuiditas di tengah tren penurunan indeks keyakinan konsumen yang sempat melemah ke level 122,9 pada Maret.
"Data BPS hari ini mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif," ujar Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute. Ia menambahkan bahwa kebijakan pencairan THR dan perlindungan sosial yang masif berhasil membentengi daya beli masyarakat.
Dari sisi lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling signifikan sebesar 13,14 persen. Peningkatan ini didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat selama momen Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada triwulan pertama tahun ini.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 815 triliun atau naik 31,4 persen dibanding tahun lalu. Percepatan ini berdampak pada defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun, yang setara dengan 0,93 persen terhadap PDB nasional.
Pemerintah kini diharapkan menjaga keseimbangan fiskal agar momentum pertumbuhan tetap berada di rentang target 5,4 hingga 5,6 persen. Langkah lanjutan berupa insentif investasi dan akselerasi hilirisasi diperlukan untuk meredam dampak volatilitas komoditas akibat ketegangan geopolitik global.
