Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memproses revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk menyesuaikan regulasi kelistrikan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan energi nasional.
Dilansir dari Detik Finance, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengonfirmasi adanya sejumlah koreksi yang sedang dibahas dalam dokumen perencanaan tersebut. Penyesuaian ini bertujuan agar regulasi penyediaan listrik tetap relevan dengan perkembangan industri dan teknologi saat ini.
"Ada beberapa memang untuk RUPTL itu yang memang ada koreksilah kira-kira seperti itu. Nah kita lakukan pembahasan. Yang jelas setiap regulasi kita buat supaya gimana caranya regulasi lebih adaptif," ujar Tri Winarno, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Rencana perubahan ini sebelumnya telah diwacanakan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sejak Maret 2026. Fokus utama dari revisi ini adalah mempercepat program dedieselisasi atau pengurangan penggunaan solar serta pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif.
Urgensi transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dipicu oleh situasi geopolitik di Timur Tengah yang tidak menentu. Pemerintah menilai ketergantungan pada minyak bumi berisiko tinggi terhadap ketahanan energi jangka panjang Indonesia karena fluktuasi pasokan dan harga dunia.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa optimalisasi potensi energi domestik menjadi kunci utama dalam menghadapi gejolak global. Dengan memaksimalkan konversi energi fosil ke energi bersih, Indonesia diharapkan tidak lagi terdampak secara signifikan oleh krisis energi internasional di masa depan.
Berdasarkan data awal RUPTL 2025-2034 yang diluncurkan Mei 2025, target penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW. Dari total tersebut, komposisi energi baru terbarukan (EBT) direncanakan sebesar 42,6 GW, sistem penyimpanan (storage) 10,3 GW, dan sisa 16,6 GW dari energi fosil.
Secara keseluruhan, proporsi pembangunan pembangkit listrik dalam sepuluh tahun ke depan diarahkan mencapai 76 persen untuk kategori energi baru terbarukan. Saat ini, pembahasan teknis mengenai detail revisi tersebut masih terus berlangsung antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
