Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya celah sistem yang menyebabkan pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sempat lolos di Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Purbaya menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menolak usulan anggaran pembelian kendaraan tersebut sejak tahun lalu.
Kecolongan dalam proses penganggaran ini ditemukan meskipun Kemenkeu tengah berupaya memperketat pengawasan terhadap efisiensi program prioritas nasional. Dilansir dari Detik Finance, Purbaya kini memerintahkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk segera memperbaiki perangkat lunak sistem pengawasan belanja negara.
Purbaya menjelaskan bahwa terdapat kebocoran dalam kegiatan tertentu yang tidak terdeteksi oleh sistem otomatis di DJA. Hal ini menyebabkan anggaran yang seharusnya tidak perlu justru tetap keluar dan melewati tahap verifikasi awal yang telah ditetapkan oleh kementerian.
"Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah kini fokus melakukan pembenahan pada sistem Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) agar setiap pos belanja yang dinilai tidak masuk akal dapat langsung terdeteksi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah dalam pelaksanaan program di lapangan benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, Purbaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai rencana dengan pengawasan belanja yang lebih ketat. Hingga 31 Maret 2026, realisasi serapan anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp 55,34 triliun atau sekitar 16,5 persen dari total alokasi Rp 335 triliun.
Data Kemenkeu menunjukkan program MBG tersebut telah menjangkau 61,8 juta penerima di seluruh Indonesia hingga kuartal pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah juga telah membangun sebanyak 26.362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung kelancaran distribusi program nasional tersebut.
