Filipina resmi mengumumkan status darurat energi nasional sebagai dampak dari konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Keputusan ini tertuang dalam Perintah Eksekutif Nomor 110 yang ditandatangani pada Selasa (24/3). Filipina, sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak bumi, perlu mengambil langkah antisipatif.
Pemerintah Filipina telah membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, serta ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Presiden Ferdinand Marcos Jr., seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/3/2026).
Marcos juga menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengan bank sentral Filipina dalam memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap nilai tukar peso, pengiriman uang, dan potensi depresiasi peso.
Status darurat energi ini berlaku selama satu tahun. Pemerintah memiliki wewenang untuk membeli lebih banyak bahan bakar dan produk minyak bumi guna memastikan pasokan yang cukup dan tepat waktu, bahkan dengan pembayaran di muka jika diperlukan.
Menurut Menteri Energi Filipina Sharon Garin, saat ini Filipina memiliki persediaan bahan bakar yang cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pemerintah sedang berupaya untuk membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan stok, meskipun ada potensi keterlambatan.
Sebelum dikeluarkannya perintah eksekutif ini, sejumlah senator mengkritik pemerintah atas kurangnya respons dan koordinasi yang terpadu dalam menghadapi lonjakan harga minyak. Mereka khawatir hal ini dapat memicu inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan bakar, para pekerja transportasi dan penumpang berencana melakukan pemogokan selama dua hari mulai Kamis (26/3), yang mereka sebut sebagai akibat dari kegagalan pemerintahan Marcos dalam mengambil tindakan.
