Fitch Ratings merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan pemerintah. Investor juga khawatir terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi di tengah sentralisasi pengambilan keputusan.
Kondisi ini dinilai dapat menekan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan terhadap ketahanan eksternal.
Meskipun demikian, peringkat kredit jangka panjang mata uang asing (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating/IDR) tetap di level BBB.
Fitch dalam laporannya menyebutkan bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketegangan sosial pasca-protes tahun lalu akan mendorong peningkatan pengeluaran sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 1,3% dari PDB. Rencana memprioritaskan pengeluaran di semester I-2026 dapat meningkatkan risiko defisit fiskal.
Di sisi lain, peringkat BBB tetap dipertahankan karena rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dinilai cukup baik. Hal ini didukung oleh prospek pertumbuhan jangka menengah, rasio utang pemerintah yang moderat terhadap PDB, serta cadangan eksternal yang masih memadai.
Namun, Fitch menilai bahwa kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, serta fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara 'BBB' lainnya.
Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 2,9% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7%. Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif serta peningkatan belanja sosial, termasuk program MBG.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak diperkirakan dapat memperbaiki penerimaan negara, namun dampaknya dinilai belum signifikan dalam jangka pendek. Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 13,3% pada periode 2026-2027, jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pihaknya akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dengan melanjutkan disiplin fiskal dan memperbaiki iklim usaha melalui langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.
Langkah-langkah tersebut diklaim telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39% pada triwulan IV-2025. Berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal 2026 juga diklaim terus menunjukkan perbaikan, seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasing manager's index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), serta penjualan kendaraan (mobil dan motor).
Dari aspek fiskal, perbaikan juga diklaim terjadi signifikan, terlihat dari pendapatan negara pada Januari 2026 yang tumbuh 9,5% (yoy) dan Februari 2026 yang tumbuh 12,8% (yoy), terutama didukung oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi 30,7% (yoy) pada Januari 2026 dan 30,4% (yoy) pada Februari 2026.
Deni menambahkan, percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang terus meningkat, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga.
Respons Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menilai bahwa afirmasi rating Indonesia pada BBB mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Dia menegaskan bahwa penyesuaian outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.
Perry menyatakan, prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan. Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.
Perry menambahkan, stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.
