Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menanggung gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menggunakan dana APBN selama dua tahun mulai Senin (11/5/2026). Langkah ini diambil untuk mendukung penguatan tata kelola koperasi di tingkat desa di seluruh Indonesia.
Dilansir dari Detik Finance, Purbaya menjelaskan bahwa alokasi honorarium tersebut tidak akan menciptakan beban anggaran baru bagi negara. Kepastian ini disampaikan dalam media briefing yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
"Jadi nggak ada tambahan dana baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru karena sudah dialokasikan di situ," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan. Dana tersebut berasal dari reposisi alokasi program yang belum terealisasi sepenuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan penjelasan mengenai status ketenagakerjaan para manajer tersebut pada Jumat (8/5/2026). Selama dua tahun pertama, puluhan ribu manajer ini akan bernaung di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan status pegawai BUMN.
Setelah masa transisi dua tahun berakhir, status kepegawaian mereka akan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ferry mengharapkan penempatan para profesional ini mampu memperkuat manajemen operasional koperasi di daerah-daerah.
Tugas utama para manajer Kopdes Merah Putih meliputi pengelolaan berbagai unit usaha produktif mulai dari gerai kebutuhan pokok hingga layanan kesehatan. Mereka diwajibkan memiliki kompetensi dalam menyusun model bisnis dan mencari akses pembiayaan yang berkelanjutan.
Selain mengelola administrasi, manajer tersebut diarahkan untuk membangun jaringan relasi usaha dengan pihak luar demi pengembangan koperasi. Kementerian Koperasi saat ini masih terus menggodok detail skema penempatan jangka panjang bagi para manajer tersebut pasca masa kontrak awal berakhir.
