Potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin mengemuka seiring eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Kondisi ini membuat harga minyak mentah global terus melambung, seperti dilansir dari Detik Finance.
Meskipun pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM sejak April 2026, langkah tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lama. Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, menyatakan bahwa jika tekanan harga minyak berlanjut hingga akhir tahun, pemerintah dan penyalur BBM akan kesulitan menanggung beban subsidi.
"Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik," jelas Piter. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami penyesuaian harga energi sebagai respons kebijakan yang wajar, selama diiringi kompensasi tepat sasaran.
Piter menekankan pentingnya mengantisipasi kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan fiskal terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi kebijakan antarotoritas ekonomi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global yang kian meningkat.
Menurutnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki peran krusial dalam situasi ini. Dunia usaha dan pelaku pasar menanti sinyal kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Keuangan terkait arah stabilitas sistem keuangan ke depan.
Saat ini, harga minyak global telah melewati asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang berada di kisaran US$ 70 per barel. Padahal, harga pasar saat ini telah melampaui US$ 100 per barel.
Halim Alamsyah, Board of Experts Prasasti dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, menambahkan bahwa tingginya harga minyak dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan pertumbuhan hanya akan mencapai level 4,7% hingga 4,9%.
"Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berpotensi melambat. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat turun ke kisaran 4,7-4,9 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir," terang Halim.
Selain itu, Halim juga memproyeksikan bahwa defisit fiskal Indonesia akan melampaui batas 3% dari PDB jika harga minyak bertahan di sekitar US$ 100 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar.
