Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak dunia. Perang antara Iran dan AS beserta sekutunya, Israel, belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Kondisi ini berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harga minyak yang telah mencapai US$ 110 per barel diperkirakan terus meningkat, sehingga berisiko membengkakkan beban subsidi energi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan pemerintah Prabowo Subianto untuk menunda penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi. Ia mengusulkan pergeseran anggaran untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN dalam menahan beban subsidi.
Bhima mengusulkan agar proyek-proyek besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Ibu Kota Nusantara (IKN) anggarannya dipangkas dan sebagian dialihkan.
"Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu," sebut Bhima kala dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).
Menurut perhitungannya, sekitar Rp 340 triliun anggaran dapat direalokasi dari proyek-proyek besar dan belanja tidak produktif pemerintah.
"Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure," kata Bhima.
Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memprediksi harga minyak belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dua faktor utama yang menyebabkan harga minyak terus naik adalah konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang merupakan jalur logistik energi dunia.
Fahmy memperkirakan harga minyak dapat mencapai US$ 150 per barel jika kondisi saat ini berlanjut. Pemerintah perlu segera mencari cara untuk menahan dampak kenaikan harga terhadap APBN.
"Kalau misalnya dalam 2 minggu agar seminggu depan Kedua hal tadi Kedua variabel itu tetap berjalan, saya prediksikan dari data sebelumnya Ini bisa mencapai US$ 150-an," ujar Fahmi dihubungi pada hari yang sama.
Fahmy mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa APBN mampu mengatasi gejolak jika harga minyak dunia naik hingga US$ 90 per barel. Asumsi harga minyak dalam APBN ditetapkan sebesar US$ 70 per barel. Namun, harga BBM saat ini sudah jauh melampaui asumsi tersebut, sehingga antisipasi perlu dilakukan.
"Nah, karena hal ini fiskal kita itu sekarang bebannya amat berat gitu ya. Terutama untuk subsidi tadi gitu ya," kata Fahmy.
Fahmy menekankan bahwa cara tercepat untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak saat ini adalah dengan memangkas dan mengalihkan anggaran jumbo dari beberapa program, seperti yang diusulkan oleh Bhima.
Menurutnya, menaikkan harga BBM dapat memperlambat ekonomi Indonesia. Sebelum mengambil langkah tersebut, pemerintah sebaiknya memangkas anggaran di pos lain untuk menahan subsidi.
"Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat. Sebelum bicara dinaikkan seharusnya kita bisa melakukan refocusing dari tadi misalnya apakah MBG perlu dikurangi misalnya, apakah juga untuk Koperasi Merah Putih itu perlu juga dikurangi anggarannya," sebut Fahmy.
