Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia terkait potensi pembengkakan APBN akibat subsidi berlebih saat melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026.
Lembaga keuangan internasional tersebut menyampaikan kekhawatiran mereka dalam pertemuan resmi pekan lalu agar pemerintah Indonesia menjaga ketahanan anggaran negara. Informasi ini disampaikan langsung oleh Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4/2026).
"Main message-nya dari IMF, World Bank itu sama, jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, dilansir dari Detik Finance.
Merespons peringatan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa penyaluran subsidi di Indonesia saat ini masih dalam batas terkendali. Pemerintah mengklaim hanya memberikan subsidi secara terbatas pada komoditas tertentu, khususnya bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar.
Kebijakan fiskal saat ini disebut tetap mengedepankan mekanisme pasar untuk produk non-subsidi. Purbaya menjamin bahwa manajemen kas negara dilakukan dengan ketat agar defisit anggaran tidak melewati batas aman yang ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kementerian Keuangan juga menjelaskan adanya sistem pertahanan fiskal berlapis untuk mengantisipasi krisis. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang berfungsi sebagai cadangan dana tunai pemerintah.
Purbaya mengakui bahwa pengendapan dana dalam jumlah besar melalui SAL sebenarnya kurang produktif dalam kondisi ekonomi normal. Namun, instrumen tersebut dianggap krusial untuk menjaga daya belanja pemerintah ketika terjadi guncangan ekonomi yang tidak terduga.
