Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional di tengah gejolak geopolitik global, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor. Peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan sumber daya domestik.
Situasi ketidakpastian harga dan pasokan minyak dunia, terutama akibat dinamika di kawasan Timur Tengah, telah meningkatkan risiko pada material berbasis minyak bumi, termasuk aspal. Ketergantungan tinggi pada aspal impor, yang merupakan turunan minyak bumi, membuat anggaran pembangunan jalan rentan terhadap fluktuasi harga energi global, dilansir dari Detik Finance.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengumumkan inisiatif peningkatan pemanfaatan Asbuton. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka impor dan memperkuat kemandirian infrastruktur nasional.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody pada Kamis (2/4/2026).
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan cadangan Asbuton melimpah dan kualitas terbaik dunia, masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya. Dalam lima tahun terakhir, penggunaan Asbuton olahan hanya mencapai sekitar 4 persen dari total kebutuhan aspal nasional.
Dody menjelaskan bahwa sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional yang mencapai 1,056 juta ton pada 2024 masih dipenuhi melalui impor. Angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tengah mendorong regulasi wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30 persen (A30) dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor aspal hingga sekitar 50 persen.
Penerapan substitusi Asbuton (A30) tidak hanya berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko lonjakan harga akibat gejolak energi, tetapi juga menjadi pendorong penguatan kemandirian nasional. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahun.
Selain itu, penggunaan Asbuton juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun. Dody menambahkan bahwa kebijakan ini akan mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.
