Peta Jalan Bersama ASEAN-SEAMEO untuk Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD) resmi diluncurkan pada Kamis, 9 April 2026. Inisiatif ini menandai langkah krusial dalam memperkuat kebijakan pendidikan nasional Indonesia, khususnya terkait perluasan cakupan wajib belajar 13 tahun. Program PAUD kini diintegrasikan sebagai bagian fundamental dari sistem pendidikan nasional, seperti dilansir dari Medcom.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa peluncuran ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto mengenai wajib belajar 13 tahun, yang dimulai sejak Taman Kanak-kanak. Kebijakan ini menekankan pentingnya akses pendidikan sejak usia dini, memastikan setiap anak mendapatkan layanan prasekolah.
Penguatan layanan PAUD di Asia Tenggara kini diarahkan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas. Hal ini bertujuan agar layanan PAUD benar-benar merata dan menyentuh tumbuh kembang anak secara utuh. Mu'ti menjelaskan, banyak negara, termasuk Indonesia, berfokus pada perluasan akses, terutama bagi anak-anak di daerah kurang beruntung dan terlayani.
Selain itu, pendekatan pembelajaran di PAUD didorong untuk tidak lagi meniru pola sekolah dasar, melainkan berbasis bermain (play-based learning) dan berpusat pada anak. Upaya ini juga mencakup peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja PAUD, serta mempromosikan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif secara budaya.
Integrasi Kesehatan dan Gizi Anak
Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan program kesehatan dan gizi. Langkah ini dianggap vital untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Mu'ti menyebutkan, program makan bergizi gratis diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak, baik yang di pendidikan formal maupun prasekolah.
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran anak, dengan keyakinan bahwa intervensi sejak dini memiliki dampak besar pada capaian pendidikan di masa depan.
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peran Orang Tua
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa peta jalan ini memperkuat sistem layanan pendidikan, fokus tidak hanya pada akses, tetapi juga kualitas. Penguatan sumber daya manusia, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola daycare, menjadi prioritas utama. Kemitraan dengan berbagai pihak juga sangat penting, mengingat sekitar 95% lembaga PAUD di Indonesia adalah swasta.
Selain itu, keterlibatan orang tua dan pengasuh (caregiver) juga menjadi bagian esensial dalam kebijakan ini. Pendidikan anak usia dini tidak dapat hanya bertumpu pada sekolah. Oleh karena itu, program parenting didorong untuk mengoptimalkan keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak sejak usia dini, mulai dari Taman Pengasuhan Anak (TPA) hingga Taman Kanak-kanak (TK).
Tujuh Area Prioritas dan Pemanfaatan Teknologi
Peta jalan ini mencakup tujuh area prioritas utama untuk pengembangan PAUD, yaitu perluasan akses yang merata, peningkatan kualitas program dan pengalaman belajar, serta penguatan tenaga pendidik. Prioritas lainnya mencakup peningkatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pemanfaatan inovasi digital, serta pemastian pembiayaan yang berkelanjutan.
Gogot Suharwoto menambahkan, pemanfaatan teknologi menjadi poin penting dengan adanya perangkat interaktif digital yang telah diberikan kepada 64.000 lembaga PAUD di seluruh Indonesia. Pendanaan untuk PAUD juga sudah bisa diakses dari berbagai sumber, baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa.
Pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional meningkat secara merata melalui pendekatan komprehensif ini. Peta Jalan ASEAN-SEAMEO diharapkan menjadi instrumen pendukung percepatan peningkatan kualitas PAUD di kawasan Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai inisiator utama.
