Indonesia dan Korea Selatan Kuatkan Kerja Sama Energi Bersih 1 April 2026

Indonesia dan Korea Selatan mempererat kerja sama di bidang energi bersih dan mineral, mencakup nuklir, hidrogen, dan penangkapan karbon pada 1 April 2026.

Indonesia dan Korea Selatan menandatangani tiga kesepakatan bilateral penting di sektor energi dan mineral pada 1 April 2026. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Seoul, Korea Selatan.

Kesepakatan tersebut, yang berlangsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House, dirancang untuk memperkuat kapasitas kedua negara dalam menghadapi tantangan global, terutama potensi krisis energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Hal ini dilansir dari Detik Finance.

Tiga Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati meliputi bidang energi bersih, Manajemen Sumber Daya Penting (MSP) untuk Carbon, Capture, and Storage (CCS) dengan Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan, serta mineral kritis dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kolaborasi ini esensial bagi kedua negara untuk mengatasi potensi gangguan pasokan energi di wilayah kawasan. "Baru saja kita teken kerja sama energi di hadapan Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung. Dan ini sangat penting bagi kedua negara dalam menghadapi kemungkinan lahirnya risiko gangguan pasokan energi di wilayah kawasan," jelas Bahlil, seperti dikutip dari Detik Finance.

Fokus Energi Bersih dan Mineral Kritis

Pada sektor energi bersih, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen mendorong mekanisme teknologi, meningkatkan nilai investasi, menciptakan kesepakatan dagang, serta mengembangkan sumber daya manusia. Cakupan kerja sama ini sangat luas, mulai dari energi terbarukan, nuklir, hidrogen, sistem penyimpanan dan efisiensi energi, baterai, bioenergi, pengolahan sampah menjadi energi, jaringan listrik cerdas, stasiun pengisian, hingga sistem energi untuk pulau mandiri.

Selain itu, implementasi praktik penangkapan emisi karbon (CCS) akan dijalankan bersama. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang pengembangan CCS lintas batas dan mendukung promosi serta komersialisasi teknologi CCS, termasuk memfasilitasi proyek penelitian di sektor industri. Di bidang mineral kritis, kedua negara akan melakukan survei dan studi geosains, pengolahan, pemurnian, daur ulang, standar lingkungan, rehabilitasi tambang, reklamasi pascatambang, dan aspek keberlanjutan. Kolaborasi ini juga bertujuan meningkatkan kerja sama sektor publik dan swasta, serta mendorong perdagangan dan investasi pada proyek mineral kritis.

Antisipasi Krisis Energi dan Peningkatan Kemandirian

Di tengah situasi global yang tidak menentu, kerja sama ini juga mencerminkan upaya mitigasi krisis oleh pemerintah. Menurut Bahlil Lahadalia, hasil kunjungan ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi energi dan diskusi penanganan isu-isu energi terkini. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, mengingat kemampuan industrial dan teknologi Korea Selatan yang luar biasa, serta sumber daya melimpah dan pasar besar di Indonesia.

Senada dengan itu, Presiden Lee Jae-myung menyatakan bahwa Indonesia berperan stabil sebagai sumber energi utama, termasuk Liquefied Natural Gas (LNG) dan batu bara. Ini memperkuat hubungan diplomatik yang telah terjalin lebih dari 50 tahun, menjadikan kedua negara mitra tepercaya dan saling mendukung. Sebagai contoh, pabrik baterai kendaraan listrik Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power telah beroperasi di Karawang sejak Juli 2024, dengan investasi tahap pertama senilai 1,1 miliar dolar AS untuk produksi 10 GWh baterai EV.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kesempatan yang sama, juga menyebutkan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman. Pemerintah akan menerapkan program B50, mandatori pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dengan solar mulai 1 Juli 2026, yang diprediksi dapat mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan menghemat subsidi Rp48 triliun. Masyarakat diimbau bijak dalam konsumsi BBM, dengan pembatasan pembelian hingga 50 liter per hari melalui MyPertamina, kecuali untuk truk dan angkutan umum, seperti diberitakan oleh Detik Finance.

Recommended