Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengumumkan kebijakan baru mengenai pemberian insentif fiskal yang kini lebih memprioritaskan sektor investasi padat karya di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
Langkah ini diambil pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap proyek yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meskipun nilai investasinya tidak setinggi proyek hilirisasi mineral lainnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas dampak ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja secara masif.
Satu contoh proyek yang diproyeksikan menerima insentif ini adalah investasi pengolahan kelapa di Morowali senilai US$ 100 juta yang saat ini konstruksinya hampir selesai. Dilansir dari Detik Finance, proyek tersebut tercatat mampu memberikan pekerjaan kepada sekitar 10 ribu orang tenaga kerja lokal.
"Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan fiscal incentives ke depannya," kata Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Rosan menjelaskan bahwa di masa lalu, nilai investasi sebesar US$ 100 juta mungkin belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas kemudahan fiskal dari negara. Namun, besarnya rasio penyerapan tenaga kerja pada proyek pengolahan kelapa tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan ulang pemberian fasilitas tersebut.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem industri yang kuat dalam jangka panjang sebelum memutuskan kelanjutan pemberian insentif. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dukungan fiskal terhadap stabilitas industri yang sudah terbentuk.
Apabila ekosistem pada sektor industri terkait sudah berjalan mandiri, pemerintah berencana mengalihkan dukungan insentif ke sektor investasi lainnya yang lebih membutuhkan. Penyerapan tenaga kerja tetap menjadi indikator utama dalam setiap proses pertimbangan pemberian fasilitas pajak maupun kemudahan fiskal lainnya.
