PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadapi kendala signifikan dalam pengadaan armada baru, yang salah satunya berasal dari penundaan penyerahan kereta oleh PT Industri Kereta Api (INKA). Keterlambatan ini menyebabkan penumpukan penumpang di stasiun, khususnya pada jam-jam sibuk, seperti dilansir dari Detik Finance.
Dody, perwakilan KAI, mengungkapkan bahwa perseroan telah mengusulkan pengadaan 16 trainset kereta baru dari INKA dengan nilai kontrak mencapai Rp 3,84 triliun. Setiap trainset terdiri dari 12 kereta, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan KAI.
Berdasarkan jadwal kontrak, seluruh trainset seharusnya sudah diserahkan kepada KAI oleh INKA pada awal triwulan 2026. Namun, hingga saat ini, baru tujuh trainset yang terealisasi. Dody menjelaskan, "Akibatnya adalah memang terjadi penumpukan-penumpukan di stasiun, terutama pada saat jam sibuk, karena kereta-kereta api kita yang lama masih stand formasinya sekitar delapan dan 10, Pak."
Selain kereta baru, proyek KRL retrofit juga mengalami penundaan. Dua trainset retrofit senilai Rp 290 miliar, yang seharusnya selesai pada akhir 2025, belum rampung hingga 31 Maret 2026. Situasi ini menambah tekanan pada operasional KAI.
KAI sebenarnya telah berupaya mengoptimalkan pengaturan alur penumpang di berbagai stasiun untuk mengurangi kepadatan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah penumpukan yang terjadi. Dody menambahkan, "Sehingga Bapak dan Ibu mungkin melihat di medsos, ada pada saat jam sibuk, tinggi sekali penumpang-penumpang, Pak. Ya, itu salah satunya memang akibat kereta api yang kita order, belum sampai, pak sebagian."
Keterlambatan pengadaan ini menarik perhatian Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie. Dalam RDP yang diselenggarakan pada Kamis (2/4/2026), Dolfie mempertanyakan waktu penyelesaian pengadaan dan penyebab utama penundaan tersebut, termasuk kemungkinan keterlambatan pembayaran oleh KAI.
Menanggapi pertanyaan Dolfie tentang kapan proyek akan selesai, Dody menjawab bahwa berdasarkan rapat dengan INKA, seluruh pengadaan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Dolfie kemudian menanyakan, "Jauh sekali antara triwulan pertama sampai akhir tahun. Kendal pending isunya ada di kereta api atau di INKA? Kereta apinya terlambat membayar atau enggak?"
Dody menjelaskan bahwa kendala tidak terletak pada pembayaran dari KAI. "Oh enggak pak. Di INKA, kami sudah melakukan supervisi, ada kendala di sparepart yang mereka, dalam saat fabrikasi keretanya," terang Dody. Permasalahan suku cadang menjadi hambatan utama dalam proses fabrikasi kereta.
Akibat penundaan ini, Komisi XI DPR RI berencana memanggil pihak INKA untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, Komisi XI telah memberikan peringatan terkait potensi keterlambatan dalam pengadaan kereta untuk KAI, terutama setelah INKA meminta adanya Penyertaan Modal Negara (PMN).
