Dunia penerbangan militer mengenal istilah coffin corner, kondisi berbahaya saat batas kecepatan minimum dan maksimum pesawat hampir bertemu. Analogi ini relevan menggambarkan situasi fiskal Indonesia saat ini yang menghadapi berbagai tekanan.
Ekonomi Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan utama: lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok yang dapat menekan ekspor, dan kebutuhan anggaran besar untuk program prioritas nasional.
Kombinasi ketiga faktor ini mempersempit ruang gerak kebijakan fiskal pemerintah, menciptakan apa yang bisa disebut sebagai fiscal coffin corner.
Kenaikan harga energi global dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah, meningkatkan risiko gangguan pada jalur perdagangan energi, terutama Selat Hormuz yang merupakan arteri utama distribusi minyak dunia.
Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia merasakan langsung dampaknya. Kenaikan harga minyak global meningkatkan beban impor energi dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN 2026 mengasumsikan harga minyak US$70 per barel. Namun, pada awal Maret 2026, harga minyak sempat mendekati US$92 per barel. Lonjakan ini meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi secara signifikan.
Perhitungan fiskal menunjukkan bahwa setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 10,3 triliun per tahun, tergantung volume konsumsi energi domestik.
Dalam skenario harga minyak bertahan di US$92 per barel, defisit anggaran berpotensi melebar hingga 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui batas disiplin fiskal yang dijaga pemerintah (3 persen dari PDB). Lonjakan harga energi juga dapat memicu inflasi impor, terutama jika rupiah melemah terhadap dolar AS.
Perlambatan Ekonomi Tiongkok
Tekanan eksternal lainnya berasal dari perlambatan ekonomi Tiongkok. Perdana Menteri Li Qiang baru-baru ini menargetkan pertumbuhan ekonomi negaranya pada 4,5 hingga 5 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya.
Tiongkok adalah pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia. Pada tahun 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok mencapai sekitar US$64,82 miliar, atau 24 persen dari total ekspor nonmigas nasional.
Ekonom Muhammad Chatib Basri memperkirakan bahwa setiap perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar satu persen dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,3 persen. Kenaikan harga energi global dapat memperburuk penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas.
Pembiayaan Program Prioritas Nasional
Pemerintah juga menjalankan program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar, salah satunya adalah makan bergizi gratis yang menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun implementasinya juga menimbulkan tantangan pembiayaan. Pembiayaan program prioritas berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara, termasuk melalui penerbitan utang baru.
Pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal dengan menargetkan defisit tetap pada 2,5 hingga 2,8 persen dari PDB melalui efisiensi belanja negara, optimalisasi peran BUMN, dan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan.
Namun, ketidakpastian ekonomi global menuntut kehati-hatian fiskal yang lebih tinggi. Pengeluaran populis perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memperbesar risiko fiskal dalam jangka panjang.
Ketergantungan energi pada Timur Tengah, ketergantungan perdagangan pada Tiongkok, dan meningkatnya kebutuhan belanja domestik terjadi secara bersamaan. Pemerintah berada di antara menjaga stabilitas sosial melalui belanja negara dan menjaga disiplin fiskal untuk mempertahankan kepercayaan pasar.
Pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kemampuan membaca risiko secara akurat sangat dibutuhkan. Stabilitas ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan tersebut.
Kepemimpinan fiskal yang disiplin dan strategis menjadi kebutuhan bagi stabilitas ekonomi nasional. Ini memerlukan kebijakan fiskal yang tepat, kebijakan investasi dan industri yang kuat, serta penataan ulang anggaran program prioritas dan inovasi kebijakan.
Ini tidak saja memerlukan konsep, gagasan, dan strategi yang cerdas, namun juga kepemimpinan yang dapat "tampil beda" dari sementara ini ada. Presiden Nampaknya perlu memperluas tim-nya lebih dari sekadar "Tim TN" yang sekarang ini, karena tantangannya sudah semakin tak terperi, yang tak dapat diselesaikan dengan manuver-manuver politik dan sejenisnya. Ini memerlukan kejeniusan, lebih dari sekadar kecerdikan yang mengandalkan solusi what works.
