Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah mempersiapkan skema penerimaan negara yang inovatif. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari tren lonjakan harga komoditas global, termasuk batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa kenaikan harga komoditas secara otomatis telah meningkatkan pemasukan negara tanpa adanya perubahan kebijakan. Hal ini terjadi karena harga-harga komoditas kunci seperti batu bara, CPO, nikel, dan tembaga mengalami peningkatan signifikan di pasar global.
Dalam keterangannya di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/4/2026), Febrio menegaskan, "Jadi, harga batu baranya meningkat, harga CPO-nya meningkat, harga nikel juga meningkat, tembaga juga meningkat. Tanpa ada perubahan kebijakan itu membuat penerimaan kita pasti akan meningkat."
Meski demikian, Febrio menambahkan bahwa pemerintah juga berkeinginan untuk memperoleh keuntungan tambahan (windfall) dari sektor ini. Oleh karena itu, Kemenkeu kini berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat.
Beberapa opsi sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan penerimaan negara, antara lain penerapan bea keluar atau penyesuaian tarif royalti. "Tapi, kita juga ingin bahwa harga yang meningkat ini juga disertai dengan tambahan windfall. Nah, itu yang nanti akan kita sedang bahas dengan kementerian ESDM," ujar Febrio, dilansir dari Detik Finance.
Febrio juga menyatakan bahwa berbagai jenis mineral sedang dalam kajian untuk penerapan kebijakan baru. Bentuk kebijakan bisa bervariasi, mulai dari royalti hingga bea keluar. Keputusan final akan diumumkan setelah pembahasan rampung.
Opsi peningkatan royalti menjadi salah satu pertimbangan utama, terutama untuk komoditas mineral yang harganya sedang melonjak. Namun, Febrio belum dapat mengungkapkan perkiraan potensi setoran tambahan yang akan masuk ke kas negara dari sektor ini.
