Kemenkeu Lantik 1.585 Pejabat, Menteri Ingatkan Tanggung Jawab

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar pelantikan terhadap 1.585 pejabat, termasuk 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa amanah ini berkaitan erat dengan uang rakyat dan ketahanan fiskal negara.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026), Purbaya mengingatkan para pejabat yang dilantik akan pentingnya jabatan mereka dalam menentukan ketahanan fiskal negara. "Ini bukan acara administratif biasa, ini keputusan negara karena jabatan yang saudara pegang bukan sekadar jabatan birokrasi, ini posisi yang ikut menentukan ketahanan fiskal negara," kata Purbaya.

Purbaya juga memperingatkan agar jajarannya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu akan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersalah, tanpa pandang bulu. "Saya tahu sebagian besar orang di sini baik-baik, tetapi karena satu, dua ini langsung berantakan semua image, integritas kita. Jadi teman-teman semuanya jangan main-main ke depan. Sekarang kita sama dengan lembaga yang lain, kalau ada yang bersalah, ya akan dieksekusi," tegas Purbaya.

Purbaya berharap tidak ada lagi pegawai Kemenkeu yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan mendeteksi potensi kesalahan di internal. "Saya ke depan minta Pak Irjen bekerja lebih keras supaya kita menemui kesalahan kita duluan dibanding orang di luar sehingga nggak ada orang luar yang ngacak-ngacak Kemenkeu lagi," tutur Purbaya.

Ia menambahkan, jika ditemukan kesalahan, Irjen harus bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku agar citra Kemenkeu tetap terjaga. "Jadi saya nggak mau orang kita Pajak, Bea Cukai, pegawai-pegawai yang lain itu diperiksa, digerebek kejaksaan, KPK, polisi ke rumah. Kalau ada kesalahan, harusnya tim kita Pak Irjen yang mengetahui duluan dan kita lakukan tindakan sesuai dengan peraturan keras, sekeras-kerasnya kalau perlu, tetapi yang mengendalikan kita sehingga image kita tidak terlalu buruk di luar," tambahnya.

Berikut adalah beberapa nama pejabat Kemenkeu yang dilantik:

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Emmanuel Agust Hartono
Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Ferry Ardiyanto
Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Deny Agung Pribadi
Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Arinto Setyo Mulyawan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Direktur Keberatan dan Banding Djanurindro Wibowo
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Galih Elham Setiawan
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh M Rizki Baidillah
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung Muhammad Mufti Arkan
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur Tjahjo Purnomo
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali Supendi
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat Syakran Rudy
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo Arie Suwandi Wiwit Warastuti
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara Wahyu Prihantoro

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Direktur Penilaian, Edih Mulyadi
Direktur Lelang, Syukriah
Direktur Transformasi dan Sistem Informasi Rahayu Puspasari
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Indriasari Sundoro
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, Suroso
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, Rachmat Kurniawan
Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Jose Arif Lukito
Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Windraty Ariane Siallagan
Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Dudung Rudi Hendratna