Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan ketersediaan stok plastik nasional tetap terjaga pada Kamis (16/4/2026) setelah melakukan pertemuan koordinasi dengan para pelaku industri hulu hingga hilir petrokimia. Langkah ini diambil guna memitigasi dampak ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang mengancam stabilitas rantai pasok bahan baku industri domestik.
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari produsen petrokimia hulu, industri antara, hingga sektor daur ulang plastik. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah terus memantau dinamika global yang berpotensi menghambat produksi dan distribusi subsektor industri plastik tanah air.
"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, dalam keterangan tertulisnya.
Gangguan di Selat Hormuz dilaporkan telah memicu distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh lonjakan biaya logistik, kenaikan freight pelabuhan, serta pengenaan surcharge premium pada pengiriman internasional.
Agus menjelaskan bahwa waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri mengalami keterlambatan yang signifikan. Durasi pengiriman yang biasanya memakan waktu rata-rata 15 hari, kini membengkak hingga mencapai 50 hari, sehingga menambah beban biaya produksi bagi manufaktur.
Pemerintah juga menyoroti urgensi kemandirian industri petrokimia nasional untuk menekan ketergantungan pada impor. Salah satu strategi yang muncul dalam diskusi tersebut adalah eksplorasi Crude Palm Oil (CPO) sebagai sumber alternatif bahan baku substitusi nafta meskipun biaya keekonomiannya masih tergolong tinggi.
Sejumlah asosiasi besar turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Inaplas, Adupi, dan IPR, bersama perusahaan besar seperti PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Lotte Chemical Indonesia. Selain jaminan stok, para pelaku usaha mengharapkan penguatan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor demi menjaga daya saing industri lokal.
