Pemerintah Indonesia dan Filipina resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis nikel global pada Jumat, 8 Mei 2026. Kesepakatan bertajuk Strategic Nickel Industry Development Cooperation ini dilakukan di sela rangkaian KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina.
Kolaborasi strategis ini melibatkan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina A. Roque.
Dilansir dari Detik Finance, kerja sama ini membentuk Indonesia-Philippines Nickel Corridor yang mengintegrasikan hulu produksi Filipina dengan kekuatan hilirisasi Indonesia. Langkah ini bertujuan menciptakan poros cadangan dan produksi nikel yang dominan di pasar internasional.
Data United States Geological Survey (USGS) 2026 menunjukkan Indonesia dan Filipina bersama-sama menguasai 73,6 persen produksi nikel dunia per 2025. Indonesia menyumbang 2,6 juta ton, sementara Filipina memproduksi sekitar 270 ribu ton.
Dari sisi cadangan, Indonesia memegang 44,5 persen cadangan nikel global atau setara 62 juta ton. Filipina menyusul dengan kepemilikan cadangan sebesar 4,8 juta ton atau sekitar 3,4 persen dari total dunia.
"Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga menjelaskan bahwa industri hilir Indonesia membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium yang tepat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui proses pencampuran (blending) bijih nikel yang berasal dari Filipina.
Hilirisasi nikel nasional mencatat nilai ekspor produk olahan sebesar US$ 9,73 miliar sepanjang tahun 2025. Pemerintah memproyeksikan total investasi di sektor ini akan mencapai US$ 47,36 miliar dengan target penyerapan 180.600 tenaga kerja pada 2030.
Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup pertukaran informasi perdagangan, pengembangan teknologi hilirisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini diarahkan untuk mendukung ketahanan energi melalui penyediaan komponen baterai kendaraan listrik dan panel surya di kawasan ASEAN.
