Komisi Eropa menghadapi potensi kerugian ekonomi sebesar USD 400 miliar atau setara Rp 6.900 triliun menyusul rencana pelarangan penggunaan teknologi asal China pada infrastruktur jaringan telekomunikasi mereka. Ancaman kerugian finansial yang signifikan ini diprediksi akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan jika kebijakan tersebut tetap dijalankan secara bertahap pada Sabtu (9/5/2026).
Berdasarkan analisis Kamar Dagang China yang dilansir dari Detik iNET, kebijakan penyingkiran vendor seperti Huawei dan ZTE ini dilakukan karena Uni Eropa (UE) menganggap perangkat asal Negeri Tirai Bambu tersebut memiliki risiko tinggi bagi keamanan siber. Langkah ini diproyeksikan akan memberikan dampak sistemik terhadap stabilitas digital di kawasan Eropa.
Huawei diperkirakan menjadi entitas yang paling terdampak langsung mengingat luasnya rantai pasokan solusi teknologi perusahaan tersebut di pasar internasional. Namun, laporan tersebut juga menekankan bahwa UE sendiri akan mengalami kendala besar dalam proses transisi infrastruktur yang sangat mahal.
Enam negara anggota UE diprediksi akan menanggung beban kerugian di atas 10 miliar euro, dengan Jerman menjadi negara yang paling terdampak dengan potensi kerugian mencapai 170,8 miliar euro. Negara-negara lain yang turut terdampak secara finansial meliputi Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, dan Belanda.
Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan secara resmi menuntut justifikasi bukti atas tuduhan risiko keamanan tersebut dan menilai langkah UE sebagai tindakan diskriminatif. Beijing memperingatkan adanya kemungkinan serangan balik melalui kebijakan baru jika stigmatisasi terhadap produk teknologi mereka terus berlanjut.
"UE harus mengganti perangkat keras dan menghapus aset serta berhadapan dengan efisiensi yang lebih rendah dan digitalisasi yang tertunda," sebut pihak China sebagaimana dikutip dari China Daily melalui Detik iNET.
Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa label risiko tinggi yang disematkan tanpa bukti pendukung dapat merusak kerja sama ekonomi dan merongrong stabilitas rantai pasokan global. Hingga saat ini, UE masih mempertahankan posisinya untuk memperketat keamanan infrastruktur telekomunikasi dari pengaruh vendor asing yang dianggap berisiko.
