Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi. Proyek ini akan berlokasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencakup area seluas 2.150 hektar.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para investor. KKP, sebagai representasi pemerintah pusat, akan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur budidaya, mulai dari sistem intake hingga outtake, serta persiapan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan.
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan lahan yang bebas masalah dan menyiapkan SDM lokal. Sektor swasta diajak untuk mengisi kebutuhan di seluruh rantai nilai, baik dari hulu hingga hilir, dilansir dari Detik Finance.
"Kami mengajak sektor swasta atau private company untuk bisa mengisi di sektor hulu maupun di sektor hilirnya," ujar Haeru saat konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/4/2026).
Di sektor hulu, potensi investasi swasta mencakup penyediaan bibit udang dan pakan. Untuk sisi hilir, peluang bisnis terbuka lebar di bidang pengolahan hasil, pembangunan pabrik es, serta penyediaan fasilitas cold storage.
Guna menarik minat investor, Haeru memastikan pemerintah akan memfasilitasi berbagai kemudahan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah berkomitmen untuk mendampingi dan memberikan dukungan penuh jika investor menghadapi kendala.
Haeru menjelaskan, "Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kementerian teknis yang lain untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahannya." Ia mencontohkan, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan akan dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas hasil udang dan kesiapan pelabuhan.
Selain itu, KKP juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjamin pasokan energi di lokasi tambak. "Kami bekerja sama dengan PLN untuk kesiapan dukungan energinya. Jadi ini yang kami tawarkan kepada teman-teman investor," tambah Haeru, menekankan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
