Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggandeng Korps Brimob Polri untuk memperketat pengawasan mutu hasil perikanan nasional dari kontaminasi zat radioaktif pada Kamis (23/4/2026). Langkah strategis ini dilakukan di Markas Komando Pasukan Brimob, Kelapa Dua, Depok, guna menjamin keamanan produk konsumsi domestik dan pasar ekspor.
Sinergi ini diformalkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) dengan Korps Brimob Polri. Dilansir dari Detik Finance, kerja sama tersebut melibatkan unit khusus Pasukan Gegana yang memiliki keahlian dalam deteksi radionuklida.
Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menyatakan bahwa personel Gegana akan membantu pemindaian produk perikanan untuk mendukung tugas pokok kementerian. Kolaborasi ini bertujuan memastikan kesehatan masyarakat serta menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan asal Indonesia yang dikirim ke 147 negara.
"PKS yang saya tandatangani bersama Bapak Komandan Korps Brimob, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H. ini memiliki ruang lingkup yang memang implementasinya untuk mendukung tusi KKP, yaitu pendayagunaan SDM dan sarpras untuk melaksanakan skema sertifikasi bebas radioaktif produk perikanan," ujar Ishartini, Kepala Badan Mutu KKP.
Ishartini menambahkan bahwa penguatan pengawasan ini mencakup pengendalian kontaminasi, pertukaran data, serta peningkatan kapasitas personel di lapangan. Upaya lintas sektor ini diklaim telah memberikan dampak positif, salah satunya dengan kembali diterimanya komoditas udang Indonesia oleh pasar Amerika Serikat.
Data KKP menunjukkan efektivitas sertifikasi bebas radioaktif sejak diluncurkan pada 31 Oktober 2025 hingga 20 April 2026. Dalam periode tersebut, Indonesia telah mengekspor 3.202 kontainer udang dengan nilai mencapai Rp 8 triliun, di mana 2.462 kontainer di antaranya berhasil menembus pasar Amerika Serikat.
