Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan aplikasi pendaftaran digital untuk merekrut 20.094 awak kapal perikanan (AKP) mulai Mei 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan guna mendukung program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan sekaligus menjamin proses seleksi yang transparan dan bebas dari praktik calo.
Dilansir dari Detik Finance, pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring untuk memutus rantai perantara atau agen. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menekankan bahwa sistem ini mewajibkan pelamar berinteraksi langsung dengan aplikasi resmi pemerintah.
Kepala BPPSDMKP Nyoman Radiarta menegaskan bahwa skema digital ini menghilangkan peran pihak ketiga dalam proses rekrutmen. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/4/2026).
"Hari ini kita sampaikan bahwa kita launching aplikasi. Artinya pendaftar harus langsung masuk dalam aplikasi. Jadi tidak ada agen-agen, tidak ada tangan kedua, tangan ketiga. Jadi, langsung menuju, daftar melalui aplikasi," ujar Nyoman Radiarta, Kepala BPPSDMKP.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menambahkan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara masif untuk mencegah masyarakat tertipu oleh oknum yang menjanjikan kelulusan. Ia mengingatkan bahwa momentum rekrutmen besar sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pejabat KKP.
Posisi yang tersedia dalam rekrutmen ini mencakup nahkoda, kepala kamar mesin, mualim, masinis, fishing master, hingga anak buah kapal (ABK). Tenaga kerja tersebut akan ditempatkan pada kapal-kapal hasil modernisasi dengan berbagai spesifikasi kapasitas angkut.
Berdasarkan data KKP, sebanyak 1.000 unit kapal berukuran 30 GT membutuhkan 10.000 personel. Sementara itu, 557 unit kapal berukuran 200 GT akan menyerap 9.649 tenaga kerja, dan kapal berukuran 500 GT membutuhkan sekitar 625 orang personel tambahan.
