Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menyoroti tingginya kasus penipuan digital atau scamming yang terjadi di platform Meta. Pemerintah mendesak perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut untuk segera melakukan perbaikan sistem.
Dalam inspeksi mendadak di kantor Meta Indonesia pada Rabu, 4 Februari 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertemu dengan perwakilan Meta untuk membahas masalah ini.
Meutya Hafid menyampaikan bahwa laporan mengenai disinformasi terkait kejahatan digital merupakan salah satu kategori tertinggi yang diterima pemerintah, setelah disinformasi di bidang kesehatan.
"Penipuan-penipuan digital ini laporannya sangat banyak. Dan korbannya bukan hanya masyarakat menengah, tapi juga masyarakat di lapisan paling bawah," ujarnya.
Praktik scamming di media sosial sering kali menargetkan kelompok rentan dengan modus operandi beragam, seperti investasi bodong, penipuan jual beli daring, hingga penyalahgunaan identitas. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi korban.
Pemerintah meminta Meta meningkatkan sistem moderasi dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi menjadi sarana penipuan digital. Selain itu, transparansi mekanisme pelaporan dan respons terhadap aduan masyarakat juga menjadi perhatian utama.
Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai sekitar 230 juta, platform digital global memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan ruang siber nasional.
Dalam sidak tersebut, pemerintah juga mempertanyakan kapasitas pengawasan internal Meta di Indonesia, termasuk jumlah personel yang secara khusus menangani konten bermuatan penipuan dan disinformasi.
"Kita ingin ada pengawasan yang lebih kuat agar ruang digital kita aman dan masyarakat tidak terus menjadi korban," kata Meutya.
Pemerintah akan menunggu komitmen konkret dari Meta, termasuk langkah perbaikan yang terukur dan memiliki target waktu yang jelas.
Sidak ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bareskrim, Baintelkam, serta Sat-Siber TNI, yang menunjukkan bahwa isu penipuan digital bukan hanya menjadi ranah kebijakan komunikasi dan digital, tetapi juga penegakan hukum.
