Komite Hak Sosial Eropa resmi memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran standar kerja terhadap pesepak bola profesional di Prancis pada Sabtu (9/5/2026). Langkah hukum ini diambil setelah komite tersebut secara bulat menerima pengaduan kolektif dari serikat pemain Prancis, UNFP, yang didukung oleh FIFPRO Europe.
Gugatan tersebut menyoroti kegagalan otoritas negara Prancis dalam melindungi kesehatan serta keselamatan atlet dari tekanan jadwal pertandingan internasional yang terus meningkat. Keputusan ini dinilai sebagai pencapaian signifikan bagi serikat pemain dalam menentang kalender kompetisi yang dianggap berlebihan.
Dilansir dari Bola, FIFPRO menyatakan bahwa beban kerja pemain modern kini berada di titik yang mengkhawatirkan akibat penambahan format turnamen secara sepihak oleh FIFA. Organisasi tersebut mengklaim bahwa kepentingan komersial saat ini jauh lebih diutamakan dibandingkan kesejahteraan fisik para pemain profesional.
Sebelumnya, Pemerintah Prancis sempat berupaya membatalkan pengaduan ini dengan alasan bahwa regulasi tenaga kerja adalah tanggung jawab badan olahraga seperti FIFA atau federasi nasional. Namun, Komite Eropa menolak pembelaan tersebut dan menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak pekerja di industri apa pun.
"Prancis tidak sendirian: banyak negara lain berada dalam situasi serupa, di mana standar minimum terkait jam kerja, waktu istirahat, kesehatan kerja, dan hak perundingan bersama secara struktural dilemahkan oleh keputusan-keputusan yang diambil di tingkat global," bunyi pernyataan resmi FIFPRO.
Badan hak sosial tersebut menekankan bahwa meskipun industri olahraga memiliki kekhususan, hak-hak dasar tenaga kerja harus tetap dihormati sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Keputusan ini diprediksi akan membuka pintu bagi serikat pemain di negara-negara Eropa lainnya untuk mengajukan tuntutan serupa terhadap otoritas sepak bola global.
Kelelahan ekstrem akibat padatnya jadwal klub dan laga internasional telah menjadi isu hangat di kalangan pemain top dalam beberapa musim terakhir. FIFPRO menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini guna memaksa otoritas sepak bola memprioritaskan keselamatan pemain di atas agenda perluasan kompetisi.
