Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia dinilai berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia dan memperlebar defisit anggaran pemerintah. Bahkan, utang pemerintah bisa semakin menumpuk.
Menurut Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, perang antara AS dan Israel melawan Iran dapat mengganggu rantai pasok energi global, mendorong harga minyak mentah melonjak hingga US$ 150 per barel.
"Mungkin nggak bakal berhenti di US$ 100 per barel, bisa ke US$ 120, bisa ke US$ 150, ya who knows? Kita nggak tahu nih, ya kan sama-sama tebak-tebakan. Your guess is as good as my guess. Tapi pada intinya itu hal yang sebenarnya sangat beresiko, sangat tinggi untuk Indonesia," ucapnya dalam jumpa media, Jumat (13/3/2026).
Kenaikan harga minyak mentah global perlu diwaspadai karena energi berkontribusi sekitar sepertiga terhadap inflasi nasional. Jika harga BBM naik, harga produk dan kebutuhan pokok lain juga akan meningkat.
"Kalau harga minyak naik, BBM naik sekitaran ya mungkin 50%, 75%, itu akan mempengaruhi sekitar 30% dari total inflasi basket kita," terangnya.
Prasasti mengusulkan tiga skema yang dapat diambil pemerintah untuk menghadapi risiko kenaikan harga minyak. Pertama, melepaskan harga bahan bakar domestik sesuai harga pasar global tanpa intervensi, namun langkah ini berisiko menyebabkan inflasi tinggi.
Kedua, pemerintah menahan kenaikan harga BBM dalam negeri dengan memberi subsidi, namun hal ini akan membebani APBN lebih jauh. Ketiga, pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
"Tapi pada intinya, kami melihat benar bahwa kemungkinan besar terjadinya defisit anggaran di atas 3% itu chances-nya are very very high at this point. Sebenarnya di 10 tahun terakhir itu defisit kita itu tanpa adanya perang kayak gini udah hampir ketok-ketok itu nih, hampir mendekati 3%," tutur Gundy.
Menurut Gundy, skenario kedua dan ketiga, di mana kenaikan harga diserap sebagian atau seluruhnya oleh anggaran pemerintah, dapat membebani APBN.
Saat ini, subsidi bahan bakar dihitung dengan asumsi harga minyak US$ 70 per barel dan nilai tukar Rp 16.500 per dolar. Simulasi Prasasti menunjukkan bahwa jika harga minyak rata-rata US$ 100 per barel dan nilai tukar Rp 17.000 per dolar, defisit anggaran 2026 berpotensi melebar hingga 3,3% terhadap PDB.
Angka ini melampaui batas defisit fiskal 3%. Kondisi ini dapat memperdalam utang pemerintah.
"Kalau kita ganti asumsi ini dengan apa yang telah kita lihat di bulan Maret, di mana dolar ke rupiah itu 17.000, di mana harga minyak itu sudah menyentuh US$ 100 per barel. Dengan kita mengganti dua asumsi ini saja, dan asumsinya semua subsidi dipertahankan, semua program nasional dipertahankan, itu kita melihat deficit fisikal kita akan mencapai 3.3% dari PDB. Sudah lewat 3%," jelas Gundy.
Jika harga minyak terus meningkat hingga US$ 150 per barel, beban APBN untuk subsidi energi akan semakin bertambah. Setiap kenaikan harga minyak dunia US$ 10 per barel, beban subsidi pemerintah akan naik 30%.
"Jadi setiap US$ 10 naik, beban untuk subsidi itu sekitaran 30%. Setiap harga minyak naik US$ 10, beban untuk subsidi LPG itu sekitaran 1,5%," paparnya.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menambah beban impor minyak mentah, memperlebar defisit belanja pemerintah.
"Jadi potensi dari 3,3% defisit fiskal, kalau naik lagi sekitaran 10 dolar, rupiah turun lagi, lemah lagi, itu bisa jadi dari tadi 3,3% bisa ke 3,6%; 3,8%," tegasnya.
